Istana: Presiden Prabowo Minta BMKG Tambah Alat Modifikasi Cuaca

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menambah peralatan untuk mendukung operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.

"BMKG juga terus menerus melakukan modifikasi cuaca, termasuk Bapak Presiden juga meminta untuk penambahan alat untuk bisa kita melakukan modifikasi cuaca," ujar Prasetyo dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Prasetyo mengatakan penambahan alat modifikasi tersebut diperlukan mengingat Indonesia merupakan negara dengan bentang wilayah yang luas sehingga membutuhkan kesiapan lebih baik dalam menghadapi potensi bencana.

Pengalaman bencana sebelumnya yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera, kata dia, menjadi pengingat perlunya persiapan yang lebih matang, termasuk penguatan perangkat dan perencanaan operasi modifikasi cuaca sejak dini.

"Termasuk perangkat-perangkat untuk adanya operasi cuaca ini juga perlu diperkuat dan dibuat perencanaan sematang mungkin, sedini mungkin," kata Prasetyo.

Selain itu, Prasetyo mengatakan pemerintah juga terus meminta BMKG untuk memonitor kondisi iklim dan cuaca secara berkelanjutan, terutama menjelang pergantian tahun.

Baca Juga

Respons Tegas Hotman Paris pada Dwi Sasetyaningtyas: Kepada Bapak Presiden, Cabut Warga Negaranya

Menurutnya, periode Desember hingga Januari umumnya diikuti dengan peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu bencana.

Dalam konteks tersebut, pemerintah juga meminta agar upaya mitigasi dilakukan secara konsisten oleh BMKG melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Langkah ini dimaksudkan agar pemerintah daerah, khususnya di wilayah rawan bencana, dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai dengan perkembangan kondisi cuaca dan iklim.

"Kami minta untuk melakukan upaya mitigasi-mitigasi berkoordinasi terus menerus dengan Kementerian Dalam Negeri supaya daerah-daerah yang memang rawan bencana untuk bisa segera melakukan langkah-langkah antisipatif," pungkasnya.(ant/ree)