Istana Tegaskan Pengurusan Dokumen Korban Bencana di Sumatera Gratis, Minta Awasi Oknum di Lapangan

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak administratif warga terdampak bencana di Sumatra.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan seluruh proses pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana dilakukan tanpa pungutan biaya sepeser pun.

Penegasan tersebut disampaikan Prasetyo dalam jumpa pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, tadi juga sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan pengurusan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya,” kata Prasetyo.

Tak hanya menegaskan kebijakan gratis, Prasetyo juga mengingatkan potensi penyalahgunaan di lapangan. Ia secara khusus meminta Kementerian Dalam Negeri memperketat pengawasan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi darurat korban bencana.

“Kami mohon diberikan catatan, Pak Mendagri, untuk dilakukan monitoring dan pengawasan supaya di dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum yang di lapangan yang nanti memanfaatkan situasi,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan langkah konkret yang telah dilakukan jajarannya.

Sejak 15 November lalu, Kementerian Dalam Negeri telah membentuk sembilan tim khusus yang disebar di unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di setiap provinsi terdampak bencana.

Tito menjelaskan bahwa gangguan pelayanan Dukcapil hanya terjadi di beberapa wilayah di Aceh, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Sementara di daerah lain, layanan administrasi kependudukan masih dapat berjalan relatif normal.

“Nah untuk (dokumen) yang rusak ini kita perbaiki dan sudah berjalan, dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen, dan ini semua tidak bayar. Mulai dari Kartu Keluarga, KTP Elektronik, ada juga Akte Kelahiran, Akte Kematian, dan lain-lain,” ucap Tito.

Ia menegaskan bahwa upaya pemulihan dokumen kependudukan akan terus dikebut agar masyarakat terdampak dapat segera kembali mengakses layanan publik, bantuan sosial, hingga proses pemulihan ekonomi.

“Kami akan terus bekerja, artinya membantu masyarakat yang kehilangan dokumen supaya mereka punya data-data dokumen mereka, dan sekali lagi tidak dipungut bayaran,” tambahnya.

Pemerintah menilai kepastian administrasi kependudukan menjadi fondasi penting dalam pemulihan pascabencana. Dengan jaminan layanan gratis dan pengawasan ketat, negara ingin memastikan korban bencana tidak kembali terbebani di tengah situasi darurat yang mereka hadapi. (agr/nsp)