Dukung Kebijakan Gubernur Sherly Tjoanda, UT Ternate: Solusi Pendidikan Adil bagi Anak Kepulauan

Jakarta, tvOnenews.com - Universitas Terbuka (UT) Ternate menyambut positif inisiatif Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang berupaya mendekatkan akses pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga ke wilayah kepulauan. 

Langkah ini dinilai strategis agar anak-anak di daerah terpencil tidak perlu lagi merantau jauh meninggalkan keluarga hanya untuk mengenyam pendidikan menengah.

Direktur UT Ternate, Muhlis Hafel, menyebut kebijakan ini sebagai terobosan krusial. Menurutnya, karakteristik geografis Maluku Utara yang didominasi kepulauan memang menuntut kehadiran negara untuk menjamin pemerataan layanan pendidikan.

“Kebijakan ini sangat visioner dan berpihak pada masa depan anak-anak Maluku Utara. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya ke luar pulau. Dengan menghadirkan akses SMA di wilayah kepulauan, pemerintah telah membuka kesempatan yang lebih adil bagi seluruh generasi muda,” ungkap Dr. Muhlis Hafel.

Lebih lanjut, Muhlis menilai kebijakan ini sejalan dengan prinsip pendidikan yang inklusif. Selain dapat menekan angka putus sekolah dan meringankan beban ekonomi orang tua, keberadaan sekolah di wilayah domisili akan menjaga ikatan sosial anak dengan lingkungan budayanya.

Tawarkan Konsep PJJ dan Kemitraan

Sebagai perguruan tinggi pelopor Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), UT Ternate merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung program tersebut. 
Jika pemerintah daerah menerapkan konsep SMA Terbuka atau pembelajaran jarak jauh, Muhlis menekankan ada beberapa aspek vital yang harus disiapkan berdasarkan pengalaman UT selama puluhan tahun.

Muhlis merincikan poin-poin krusial tersebut, antara lain:
1. Infrastruktur Teknologi: Pemerataan jaringan internet dan perangkat belajar menjadi pondasi utama keberhasilan belajar jarak jauh.
2. Kualitas Guru: Guru harus dilatih menjadi fasilitator yang andal dalam metode daring maupun luring, bukan sekadar pengajar konvensional.
3. Modul Belajar: Diperlukan materi ajar yang dirancang khusus untuk belajar mandiri, fleksibel, dan relevan dengan konteks lokal.
4. Evaluasi dan Monitoring: Sistem asesmen berkala diperlukan untuk memastikan motivasi siswa terjaga dan tidak tertinggal materi.
5. Kolaborasi: Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adalah kunci keberlanjutan program.

Menutup pernyataannya, Muhlis menegaskan komitmen lembaganya untuk membantu pemerintah daerah merealisasikan visi tersebut.