Soal Pembersihan Kayu Gelondongan Usai Banjir Aceh-Sumatra, Pemerintah Diminta Libatkan Pihak Lain

Jakarta, tvOnenews.com - Pengurus Mujadalah Kiai Kampung, Siti Zuhro mengatakan, terkait fenomena munculnya kayu gelondongan usai banjir di Aceh-Sumatra, pemerintah sebaiknya menggandeng pihak lain untuk menanganinya.

Menurutnya, kayu gelondongan yang muncul terlalu banyak sehingga penitng untuk dibersihkan secara efektif dan efisien demi menghemat anggaran.

"Apabila proses pembersihan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, maka diperlukan biaya yang amat signifikan, durasi pengerjaan yang panjang, serta ketersediaan tenaga dan alat yang besar, yang berpotensi mengganggu prioritas kerja negara lainnya," kata Siti Zuhro, di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Ia mengatakan, hal ini juga bisa berdampak negatif terhadap masyarakat di daerah.

Oleh karenanya, menurut Siti Zuhro, mekanisme pembersihan ini bisa dilakukan dengan lelang terbatas atau seleksi terbuka untuk perusahaan swasta yang bisa melakukan pembersihan.

Ia mengatakan, kayu yang ada bisa dijadikan kompensasi kepada perusahaan yang terpilih nantinya.

“Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait melakukan verifikasi ketat terhadap kemampuan teknis, operasional, dan finansial perusahaan sebelum penetapan pemenang lelang, guna memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan,” kata dia lagi.

Tentunya, lanjut dia, hal ini harus dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan efisien.

Lebih lanjut, ia mengatakan, usulan ini bisa mengurangi beban pemerintah dalam hal anggaran secara signifikan.

“Kami meyakini point penting tadi itu bisa dilakukan dengan sangat segera untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang terdampak bencana ini,” tegasnya.

Hadir dalam konpers hasil rembug pakar MKK pasca bencana banjir Sumatra dan Aceh tsb: Syaikh Najib Atamimi (pendiri), Wahyu Muryadi (ketua), Prof.Dr.Siti Zuhro (dewan pakar), KH.Marsudi Syuhud (dewan penasihat), Hendardi (dewan penasihat), Zastrow Al Ngatawi (wakil ketua) Azisoko (wakil ketua). (iwh)