RUU BPIP Resmi Ditetapkan Jadi Usul Inisiatif DPR RI
- istimewa - antaranews
Jakarta, tvOnenews.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) resmi ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.
Untuk diketahui, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Bahkan, hadir pula Ketua DPR RI, Puan Maharani hingga Wakil Ketua DPR Adies Kadir.
Awal mulanya, Dasco mempersilakan tiap juru bicara fraksi menyampaikan pandangan terkait RUU BPIP ini. Adapun pandangan fraksi disampaikan secara tertulis.
"Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat. Apakah RUU usul inisiatif Badan Legislatif DPR RI tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat disetujui menjadi RUU inisiatif DPR?" tanya Dasco dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
"Setuju," jawab anggota Dewan yang diiringi ketukan palu pimpinan.
Soal RUU BPIP
RUU BPIP direncanakan terdiri dari 7 bab dan 18 pasal. RUU ini akan mengatur dasar pembentukan BPIP yang sebelumnya melalui perpres, kini jadi berdasarkan undang-undang.
Selain itu, RUU ini akan mengatur unsur dan struktur kelembagaan BPIP.
"Yang pertama, Rancangan Undang-Undang BPIP terdiri dari 7 bab dan 18 pasal yang terdiri dari ketentuan umum, kelembagaan, penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila, monitoring dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila, partisipasi masyarakat, pendanaan, dan ketentuan penutup," ungkap Ketua Panja RUU BPIP, Sturman Panjaitan, di Baleg DPR, Jakarta, Senin (1/12/2025).
"Melalui undang-undang ini, BPIP dibentuk berdasarkan undang-undang sehingga eksistensi BPIP semakin kuat dan tidak akan mudah tergoyah oleh siklus politik lima tahunan," bebernya.
Selanjutnya, RUU BPIP mengatur penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila. Akan diamanatkan juga penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila mulai dari teknis, metode monitoring, serta evaluasi pembinaan.
"Metode dan teknis monitoring dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila dan partisipasi masyarakat, selanjutnya pendelegasian diatur dalam Peraturan Presiden mengenai pengisian jabatan Dewan Pengarah serta struktur organisasi dan tata kerja BPIP," pungkasnya. (aag)
Load more