Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera: Prioritaskan Kerja Lapangan Dibanding Administratif

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah belum menetapkan bencana besar yang melanda sejumlah daerah di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional.

Namun, menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno, seluruh perangkat negara sudah bekerja dengan standar penanganan bencana nasional, meski keputusan formalnya belum keluar.

Pratikno menegaskan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto lebih memilih memprioritaskan kerja lapangan ketimbang proses administratif.

“Yang saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Presiden, termasuk TNI, Polri, BNPB dan semua komponen, untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera. Ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” beber Pratikno dalam jumpa pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dengan kata lain, pemerintah mengklaim seluruh unsur negara telah dikerahkan tanpa harus menunggu status “bencana nasional” ditetapkan.

Pratikno mengatakan, aktivasi lintas kementerian, pengerahan TNI-Polri, hingga mobilisasi bantuan pusat ke daerah sudah berlangsung penuh.

Adapun, penetapan bencana nasional biasanya mempertimbangkan dampak ekonomi-sosial, kemampuan daerah menangani situasi, serta kondisi politik dan administratif.

Hingga saat ini, Pemerintah masih mengevaluasi faktor-faktor tersebut sembari menjaga agar respons di lapangan tidak terhambat prosedur.

Pratikno memastikan bahwa fokus utama pemerintah sekarang adalah evakuasi, penyelamatan, dan pemulihan layanan dasar.

“Yang penting penanganannya maksimal,” katanya.

Sementara itu, gelombang bantuan dari pusat terus diperkuat. Infrastruktur darurat, suplai logistik, operasi penyelamatan, hingga dukungan kesehatan dipusatkan pada percepatan penanganan di wilayah terdampak. (rpi/aag)