AGTI: Impor Kapas dan Sebagian Polyester Masih Dibutuhkan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketu Umum Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto menegaskan pentingnya peran Bea Cukai dan kementerian terkait dalam menjamin ketersediaan bahan baku. 

Ia menilai kebijakan teknis seperti rekomendasi impor dan perizinan harus berbasis data kapasitas produksi riil, bukan kapasitas terpasang, agar tidak memicu kekurangan suplai di sektor padat karya seperti garmen dan tekstil.

Hal ini disampaikan Anne selakukan audiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan ekosistem industri tekstil nasional dari hulu hingga hilir.

Anne menyampaikan bahwa Bea Cukai memberikan respons positif atas berbagai masukan yang disampaikan, termasuk terkait kelancaran arus bahan baku untuk pelaku industri.

Menurut Anne, Bea Cukai memahami bahwa mayoritas perusahaan di kawasan berikat merupakan eksportir yang patuh dan membutuhkan dukungan regulasi yang memudahkan. 

Anne juga menyampaikan bahwa Bea Cukai saat ini dinilai telah bergerak semakin progresif dan transparan.

Baca Juga

Industri Tekstil Tertekan, AGTI Sebut Impor Bahan Baku Masih Dibutuhkan untuk Komoditas yang Belum Diproduksi Dalam Negeri

“Bea Cukai sekarang jauh lebih progresif, transparan, open, dan digital,” ujarnya.

Terkait kebutuhan bahan baku, Anne menyebut impor tetap diperlukan, terutama untuk komoditas yang tidak diproduksi di dalam negeri. 

“Indonesia bukan produsen kapas sehingga impor tidak bisa dihindari. Hal yang sama berlaku untuk polyester,” jelasnya.

Selain bahan baku, AGTI turut menyoroti persoalan thrifting yang dinilai berdampak pada industri domestik.

Anne menekankan perlunya sinergi lintas kementerian agar penanganan isu tersebut tidak tumpang tindih serta tetap menjaga ruang impor yang sehat.

“Kami bukan anti impor, tetapi kami ingin memberdayakan produsen dalam negeri berjalan, sambil tetap membuka ruang impor yang sesuai kebutuhan,” katanya.

AGTI berharap audiensi bersama Bea Cukai tersebut dapat memperkuat koordinasi antar-lembaga sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, terutama di pada industri tekstil dan produk tekstil.