Perkuat Dukungan Program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih, Kemendagri Gelar Rakor Antar Instansi

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitas Pemenuhan Data Pembinaan Lingkup dan Batas Daerah, Pulau, dan Kode WAP.

Rakor ini bertujuan untuk mengoptimalkan ketersediaan data kewilayahan yang akurat sebagai pilar utama dalam mendukung implementasi program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali mengatakan fokus utama pembahasan rakor yakni Toponomi atau nama rupa bumi, batas daerah, pulau, dan Kode WAP (Wilayah Administrasi Pemerintahan).

Menurutnya data kewilayahan yang akurat adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan setiap program pembangunan termasuk Koperasi Merah Putih.

"Program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada identitas wilayah yang jelas dan terverifikasi. Data toponimi, batas daerah, pulau, dan Kode WAP yang kita fasilitasi dalam rakor ini akan menjadi basis informasi yang solid bagi perencanaan, penargetan, dan evaluasi program tersebut di tingkat kecamatan," kata Safrizal kepada awak media, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Safrizal menuturkan rakor yang melibatkan antar kementerian/lembag, pemerintah daerah dan Dittopad TNI AD merumuskan beberapa komitmen penting.

Rumusan tersebut diantaranya yakni penguatan basis data, pemanfaatan teknologi, sinergi antar lembaga.

"Dengan adanya fasilitasi pemenuhan data ini, diharapkan Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat kecamatan," katanya.

Di sisi lain, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Raziras Rahmadillah mengatakan perlunya peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan program Kementerian Koperasi dalam menjalankan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurutnya dukungan itu diperlukan hingga memastikan koperasi dapat mandiri dan beroperasi secara berkelanjutan. 

"Percepatan penegasan batas daerah, kejelasan data toponimi, serta kode dan data wiayah administrasi pemerintahan dapat mendukung kepastian lokasi atau wilayah KDKMP," pungkasnya. (raa)