Kemendagri Nilai Dua Program Usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana di Banyuwangi

Jakarta, tvOnenews.com - Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan proses penilaian usulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Penilaian dilakukan dengan proses verifikasi lapangan bersama Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali mengatakan kunjungan lapangan dipusatkan di Kecamatan Wongsorejo yang merupakan kawasan konservasi perairan Provinsi Jawa Timur, serta Kecamatan Muncar sebagai salah satu basis produksi perikanan tangkap.

Menurutnya tim meninjau sejumlah program yang menjadi dasar pengusulan Satyalancana Wira Karya yang diajukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. 

"Program-program tersebut menonjol karena dinilai memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir," kata Safrizal kepada awak media, Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Safrizal menjelaskan salah satu program unggulan adalah pengembangan Apartemen Lobster yang digagas untuk menjaga keberlanjutan populasi lobster sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. 

Menurutnya Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat penangkapan benih lobster tertinggi kedua di Indonesia sehingga diperlukan upaya pemulihan habitat melalui pembuatan struktur buatan sebagai pengganti terumbu karang yang rusak. 

"Program ini semakin kuat melalui hadirnya Pergub Jatim Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Lobster yang menjadi dasar kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lobster secara berkelanjutan," katanya.

Tak hanya itu, program lain yang juga menjadi sorotan adalah domestikasi ikan lokal sebagai upaya melestarikan spesies yang mulai punah sekaligus meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. 

Kata Safrizal, penebaran benih ikan lokal di perairan umum dilakukan untuk memulihkan keanekaragaman hayati yang terancam oleh praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan setrum, bom, atau racun.

"Melalui upaya ini, pemerintah daerah berharap ekosistem perairan dapat pulih dan masyarakat mendapatkan akses protein hewani yang lebih baik dari sumber daya ikan lokal," ungkapnya.

Selain itu, kata Safrizal, terdapat inovasi Sistem Integrasi Perizinan Perikanan Tangkap (SIRIP) menjadi salah satu terobosan yang dinilai berhasil mempercepat dan mempermudah proses perizinan usaha perikanan di Jawa Timur.

Sistem berbasis web ini memungkinkan pemohon mengajukan berkas tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga memangkas biaya, waktu, dan proses birokrasi.

"Melalui SIRIP, kinerja pelayanan publik di bidang kelautan semakin meningkat, sementara nelayan dan pelaku usaha perikanan mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan perizinan secara real time dan lebih efisien," pungkasnya. (raa)