Ira Puspadewi Ucapkan Rasa Syukur dan Terima Kasih kepada Prabowo Usai Diberi Rehabilitasi, Sampaikan Juga Apresiasinya

Jakarta, tvOnenews.com - Eks Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ira Puspadewi mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Dia bersyukur dan berterima kasih karena Prabowo telah memberikan rehabilitasi atas kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.

"Kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya ke Bapak Presiden Prabowo yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami," ujarnya di Rutan KPK, Jumat (29/11/2025).

Selain menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada Prabowo, Ira juga turut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada jajaran pembantu Presiden Prabowo yang telah mengawal kasus tersebut hingga dapat selesai dengan baik.

"Kami juga ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Bapak Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan yang tidak kalah pentingnya kami ucapkan terima kasih ke tim penasihat hukum pimpinan Bapak Soesilo Aribowo dan para petugas KPK yang melaksanakan tugas dengan baik selama hampir 10 bulan kami ditahan," ucapnya. 

Ira yang mewakili dua terdakwa lainnya dalam kasus dugaan korupsi PT Jembatan Nusantara, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP periode 2019-2024 Muhammad Yusuf Hadi serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020-2024 Harry Muhammad Adhi Caksono juga menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat yang selama ini disuarakan.

Baca Juga

Onadio Leonardo Pulang ke Rumah Usai 3 Bulan Rehabilitasi, Sang Istri: Sayangku...

Dalam kesempatan yang sama, Kuasa Hukum Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo, menyebut kasus dugaan korupsi tersebut telah selesai.

Pihaknya hanya melengkapi berita acara dan administrasi kepada Kementerian Hukum.

"Sudah selesai. Untuk di KPK sudah selesai. Tinggal mengenai mungkin berita acara rehabilitasi yang di dalam Keputusan Presiden itu adalah pelaksanaannya ke Menteri Hukum," pungkasnya. (ant/nsi)