Wamendagri Bima Arya Laporkan ke Istana: Banjir Bandang Sumut–Aceh Makin Mengkhawatirkan

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah bergerak cepat merespons bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, hingga di beberapa kawasan Aceh.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, memastikan Presiden Prabowo Subianto segera menggelar rapat khusus untuk membahas situasi darurat tersebut, di tengah masih terputusnya akses dan minimnya data pasti jumlah korban.

“Kemarin itu, ya, ada beberapa tercatat sembilan ya yang terdata (korban). Ya, tapi ya kita belum bisa memastikan, ya. Karena jalur komunikasi kan terputus,” ujar Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

Menurutnya, rapat yang dihadiri sejumlah kementerian terkait tidak hanya menyoroti penanganan bencana Sumatera Utara dan Aceh, tetapi juga isu lain seperti infrastruktur dan kondisi perekonomian daerah.

“Ya, sepertinya antara lain begitu (rapat bersama Prabowo), ya. Tapi kelihatannya ada juga hal-hal lain seperti infrastruktur di daerah, kondisi perekonomian di daerah, dan lain-lain,” kata Bima.

Fokus Pemerintah: Buka Akses dan Evakuasi Warga

Bima menegaskan bahwa upaya pemulihan akses menuju daerah yang terisolasi menjadi prioritas pemerintah.

Kementerian Dalam Negeri telah mengerahkan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), Safrizal ZA, untuk memimpin koordinasi lapangan.

“Pak Safrizal juga, Dirjen Adwil, telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi. Ya, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan. Karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah. Banyak sekali daerah di sana,” ujarnya.

Safrizal sejak Rabu (26/11) sudah meninjau langsung lokasi terdampak di Sibolga. Ia melaporkan bahwa banjir bandang dan rangkaian longsor terjadi di enam titik lokasi hingga memaksa ribuan warga mengungsi.

Posko Nasional Dibangun, Distribusi Bantuan via Udara

Dalam laporannya, Safrizal menyampaikan langkah darurat untuk memastikan distribusi bantuan tetap berjalan.

“Sebagai langkah konkret, malam ini Kemendagri dan BNPB akan langsung bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai basis penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total, termasuk membawa bantuan tenda yang sangat dibutuhkan di lapangan,” katanya.

Tim gabungan dari:

• TNI–Polri

• BPBD

• Satpol PP

• Damkar

telah dikerahkan untuk evakuasi warga di wilayah terdampak. Namun, hujan deras sejak Senin (24/11) hingga Selasa (25/11) membuat situasi semakin menantang.

Selain infrastruktur jalan, pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi turut menjadi fokus.

Koordinasi Lintas Kementerian Terus Berjalan

“Kami melakukan komunikasi dengan para kepala daerah. Ada Walikota Langsa yang tidak bisa mengakses daerahnya, ya karena baru kembali dari Jakarta, dan saluran komunikasi masih terputus di sana,” jelas Bima.

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi dilakukan dengan Wamenkomdigi Angga untuk memulihkan akses PLN dan provider telekomunikasi di wilayah terdampak.

Bima memastikan laporan terbaru mengenai kondisi lapangan akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo sebelum instruksi lebih lanjut dikeluarkan.

“Oh, belum (ada instruksi). Nanti, kami akan laporkan mengenai itu,” ujarnya saat ditanya arah kebijakan Presiden sejauh ini.

Dasar Kebijakan dan Antisipasi Bencana

Sebelumnya, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ pada 18 November 2025 untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Konsolidasi unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar pun telah dilakukan sejak awal.

Dengan akses yang masih terputus dan cuaca yang belum membaik, keputusan strategis dari rapat bersama Presiden Prabowo hari ini diharapkan menjadi kunci mempercepat penanganan bencana di Sumut. (agr/nsp)