Reformasi Polri Dikebut, Jimly Targetkan Format dan Arah Kebijakan Tuntas Akhir Januari 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memastikan bahwa kerangka besar reformasi kepolisian mulai dari format hingga arah kebijakannya akan dirampungkan paling lambat akhir Januari 2026.

Target itu ia sampaikan sebelum menghadiri rapat bersama tokoh agama dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Jimly mengungkapkan bahwa sejak komisi mulai bekerja, timnya membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Antusiasme publik disebutnya sangat tinggi.

“Itu bagus, sebagian ada yang sama,” kata Jimly.

Sumber :

• Abdul Gani Siregar/tvOnenews.com

Baca Juga

Komisi Percepatan Reformasi Polri Tegaskan Rekrutmen Akpol Tanpa Titipan, Mahfud: Harus Transparan

Menurut Jimly, fase pertama masa kerja komisi difokuskan pada penjaringan aspirasi. Ia menyebut lebih dari 100 kelompok telah mengajukan masukan. 

Setelah proses ini selesai, tim akan melakukan pendataan dan memetakan proyeksi arah kebijakan reformasi pada bulan kedua.

“Kita memilih kira-kira untuk kebijakan reformasinya kayak apa. Yang ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang,” ujarnya.

Memasuki bulan ketiga, Komisi Reformasi Polri akan mulai merancang rumusan undang-undang yang menjadi produk akhir dari mandat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. 

Namun Jimly memastikan bahwa sebelum masuk ke penyusunan regulasi, peta jalan reformasi sudah harus siap.

“Jadi kira-kira Januari sudah bisa, akhir Januari sudah bisa kita siapkan format dan arah kebijakan seperti apa untuk reformasi kepolisian,” tuturnya.

Jimly menegaskan, struktur dan arah perubahan Polri harus dibangun berdasarkan masukan publik seluas-luasnya agar reformasi yang dihasilkan tidak sekadar teknokratis, tetapi juga mendapat legitimasi sosial yang kuat. (agr/muu)