Wamen P2MI Soal Polri di Jabatan Sipil: Bantu Tangani Kasus TPPO

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla memberikan respons positif soal kehadiran polisi aktif di lingkungan Kementeriannya.

Menurutnya, polisi aktif sangat dibutuhkan di lingkungan Kementerian P2MI untuk membantu kerja khususnya persoalan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Ini dari pandangan saya perlunya KP2MI membutuhkan penegakan hukum (Polri)," katanya, Minggu (23/11/2025).

Dzulfikar menjelaskan, Kementerian P2MI dan Polri telah sepakat untuk pembentukan desk khusus untuk menangani pekerja migran ilegal dan TPPO.

Sehingga sambungnya, keberadaan desk tersebut akan mempercepat proses penanganan karena koordinasi dapat dilakukan secara langsung.

"Polisi aktif yang ditempatkan di KP2MI tentu sudah berpengalaman dalam melakukan investigasi, intelijen, dan kerja operasional hukum, yang sangat relevan untuk menangani kasus migran ilegal dan eksploitasi," jelasnya.

Baca Juga

Gelombang Dua Puncak Arus Balik Mudik, Korlantas Polri Siapkan One Way Lokal

"Hal ini penting karena KP2MI memiliki keterbatasan dari sisi SDM, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum," sambungnya.

Adapun saat ini salah satu direktorat baru di Kementerian P2MI diisi oleh perwira tinggi Polri, yaitu Direktur Siber yang diketahui telah menunjukkan hasil konkret.

"Sejauh ini tidak ada kendala dalam hal komunikasi dan kerja sama tim. Bahkan anggota Polri punya satu kelebihan karena terbiasa kerja cepat termasuk kerja dalam situasi genting seperti penanganan kasus-kasus TPPO dan pencegahan pengiriman PMI ilegal," tutupnya. (aha/muu)