Pramono Tancap Gas Belanja Daerah Jakarta di Akhir Tahun: 21 Ribu Paket Pengadaan Dorong Realisasi Melonjak

Jakarta, tvOnenews.com - Belanja daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipastikan akan bergerak agresif pada penghujung 2025. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa realisasi belanja hingga 20 November 2025 telah mencapai Rp51,98 triliun, meningkat signifikan dari posisi akhir Oktober 2025 sebesar Rp47,96 triliun.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar 60,46 persen dari total pagu belanja dalam APBD-P 2025 yang mencapai Rp85,97 triliun, yang ditargetkan terserap melalui percepatan eksekusi kegiatan hingga tutup tahun.

“Peningkatan realisasi belanja di akhir 2025 ini dapat dipastikan,” kata Pramono dalam Konferensi Pers APBD DKI Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Pramono menjelaskan percepatan belanja daerah di ujung tahun juga didorong oleh masifnya kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hingga saat ini, terdapat 21.631 paket pengadaan yang sudah berjalan dan masuk proses tender.

“Ini telah dilaksanakan, dan proses tender oleh Pokja BPPBJ yang telah mencapai 95,43 persen,” ucap Pramono.

Belanja daerah DKI Jakarta 2025 menyasar berbagai sektor fundamental, baik layanan publik maupun pembangunan infrastruktur strategis.

Baca Juga

Pemprov DKI Jakarta Gelar Transisi Imlek-Ramadan di Bundaran HI, Tampilkan Barongsai hingga Marawis

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan belanja operasi dengan mendukung operasional 2.008 satuan pendidikan bagi 1,2 juta peserta didik, pembayaran PJLP, penyaluran 9,59 juta komoditi pangan bersubsidi, hingga subsidi transportasi untuk pengguna Transjakarta, MRTJ, dan LRTJ. Hibah juga diberikan guna memperkuat keamanan dan kerukunan masyarakat.

Kemudian, untuk belanja modal akan difokuskan pada pengadaan tanah; pembangunan dan rehabilitasi sekolah, puskesmas, GOR, stadion, kantor kelurahan; pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti waduk, pompa, saluran drainase, polder, dan PSU permukiman; serta pengadaan peralatan pendukung pendidikan, penanggulangan banjir, proteksi kebakaran, layanan kependudukan, dan sistem digital pemerintah.

Sementara itu, belanja tak terduga hingga November 2025 belum terealisasi karena tidak ada kebutuhan darurat yang memerlukan pendanaan segera.

Untuk memastikan serapan belanja optimal, Pemprov DKI Jakarta menerapkan berbagai langkah akseleratif, antara lain:

• Mempercepat pengadaan melalui e-catalog, tender, dan penunjukan langsung.
• Mengakselerasi seluruh tahapan belanja konstruksi dan non-konstruksi.
• Memprioritaskan hibah yang memperkuat keamanan dan toleransi antarumat beragama.
• Memastikan penyaluran bansos dilakukan tepat waktu melalui validasi ketat data penerima.

Dengan kombinasi percepatan pengadaan dan eksekusi program, Pemprov DKI Jakarta optimistis realisasi belanja akan mencapai puncaknya pada akhir 2025, menjadi motor penting bagi penguatan layanan publik sekaligus pertumbuhan ekonomi wilayah. (agr/nsp)