Bamsoet Dorong Revisi UU Kadin: Kami Ingin Kadin Kembali Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa Kadin tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat kembali peran organisasi itu sebagai mitra strategis pemerintah.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Politik dan Keamanan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Bamsoet menjelaskan Rakornas hari ini menjadi forum persiapan menuju Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan digelar pada akhir November hingga awal Desember mendatang. Salah satu agenda utama adalah penyusunan roadmap perubahan regulasi yang mengatur Kadin.

“Ya, hari ini di bidang kami, saya Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengadakan Rakornas untuk persiapan Rapimnas pada akhir November dan awal Desember mendatang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Kadin dari sektor politik telah merumuskan arah perubahan untuk memperbarui Undang-Undang Kadin Nomor 1 Tahun 1987, yang dinilai sudah tidak relevan untuk kebutuhan penguatan peran Kadin saat ini.

“Intinya adalah dari bidang politik, Kadin di bidang kami sudah menyiapkan roadmap untuk pengentasan atau pengesahan perubahan Undang-Undang Kadin nomor 1 tahun 1987, jadi Undang-Undang yang baru untuk penguatan Kadin sebagai mitra pemerintah,” kata Bamsoet.

Baca Juga

Kisruh Impor 105 Ribu Pikap dari India, Kadin Ajak Agrinas Duduk Bareng: Industri Otomotif Nasional Jangan Sampai Terguncang

Menurutnya, sebelum era reformasi, posisi Kadin sebagai mitra pemerintah sangat sentral, terutama dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi. Namun, pascareformasi, peran tersebut melemah.

“Sebagaimana kita ketahui, sebelum reformasi, posisi Kadin sebagai mitra pemerintah sangat kuat, akan selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di bidang ekonomi,” ucapnya.

Ia menilai situasi tersebut berubah drastis dalam beberapa dekade terakhir. “Namun, sejak reformasi ke sini, tampaknya Kadin makin menjauh, tidak selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan tentunya di sektor ekonomi,” ujarnya.

Karena itu, Bamsoet menegaskan perlunya penataan ulang posisi Kadin melalui kerangka hukum yang lebih kuat dan relevan.

“Untuk itu kita ingin memosisikan Kadin kembali menjadi mitra strategis pemerintah. Itu di bidang politik,” tutupnya. (agr/rpi)