Komisi Percepatan Reformasi Polri Sebar Nomor WhatsApp dan Email, Jimly Asshiddiqie: Kami Tunggu Masukan
- Foe Peace/VIVA
Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa komisinya membuka akses seluas mungkin bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan mengenai pembenahan institusi kepolisian.
Komisi Percepatan Reformasi Polri kini menyiapkan alamat email sekretariat dan nomor WhatsApp khusus sebagai wadah penyampaian pendapat dari publik.
“Kami mengumumkan email sekretariat reformasi kepolisian dan nomor HP untuk WA. Jadi selama satu bulan ini kami berharap mendapatkan masukan. Karena di HP kami itu banyak sekali masukan, maka kami membuat WA sendiri, WA sekretariat untuk menampung masukan baik yang tertulis melalui email maupun WA,” ujar Jimly di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).
Ia mengatakan masyarakat dapat mengirimkan pandangan melalui dua saluran tersebut.
“Nomor HP-nya 081 317 977 71. Kami mengundang masyarakat luas yang mau berpartisipasi, silakan kirim melalui WA atau email ke [email protected],” jelasnya.
Komisi Percepatan Reformasi Polri sendiri telah memulai kerja dengan menggelar rapat perdana di Mabes Polri, Senin (10/11/2025).
Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu dipimpin langsung oleh Jimly dan dihadiri seluruh anggota komisi.
Jimly menjelaskan bahwa pertemuan awal tersebut membahas pola kerja selama tiga bulan pertama, termasuk agenda dan target yang ingin dicapai.
“Hari ini kami membahas cara bekerja selama tiga bulan, harapannya nanti hasilnya berupa kebijakan ke depan yang akan dilaporkan kepada Presiden,” katanya.
Dalam periode tersebut, komisi percepatan akan menjalankan rapat intensif dengan pertemuan rutin tiap pekan.
Selain itu, komisi juga membuka ruang dialog bagi berbagai kelompok, mulai dari akademisi, BEM kampus, organisasi masyarakat, hingga LSM.
“Semua kelompok yang punya kepentingan dan aspirasi akan kami dengarkan dalam rangka reformasi Polri,” ujarnya.
Menjelang Kamis mendatang, komisi akan kembali bertemu untuk menyiapkan public hearing pertama, termasuk menginventarisasi usulan-usulan awal.
Seluruh masukan akan dikaji agar dalam dua bulan pertama komisi sudah dapat merumuskan rekomendasi serta arah kebijakan reformasi kepolisian.
Untuk isu-isu yang bersifat cepat atau internal Polri, komisi akan langsung menyampaikannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang juga menjadi anggota komisi.
“Kami akan merekomendasikannya langsung ke internal Polri,” kata Jimly.
Ia menegaskan bahwa Kapolri akan menjadi penghubung antara hasil kerja Komisi Reformasi dan struktur internal kepolisian. (rpi/muu)
Load more