Said Didu: Serakahnomics Harus Diberantas, Langkah Mentan Amran Selaras dengan Arah Presiden Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Aktivis nasional dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, kembali menggaungkan bahaya praktik ekonomi rakus atau Serakahnomics yang ia nilai telah mencengkram sektor-sektor vital.

Said menegaskan dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo telah memberi sinyal agar bangsa ini berani menghentikan dominasi oligarki ekonomi, sebuah agenda yang menurutnya sejalan dengan langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membongkar permainan harga dan manipulasi pangan.

Said Didu menyampaikan bahwa akar dari carut-marut tata kelola perekonomian adalah dengan hilangnya ruang usaha kelompok kecil yang tak bisa dilepaskan dari menguatnya budaya ekonomi serakah yang mengorbankan rakyat oleh para pelaku besar.

“Saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya Presiden Prabowo sudah menyuarakan suatu istilah yang harusnya mahasiswa dan kita semua mengejar ini namanya Serakahnomics. Ini sebenarnya pernyataan yang mengundang kita semua,” kata Said di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Said menyebut bahwa mahasiswa dan kampus seharusnya menjadi kekuatan moral untuk menagih komitmen pemberantasan praktik ekonomi rakus ini.

“Nah, ini keterlambatan mahasiswa mengambil. Saya berharap dari kampus, suarakan kami melawan Serakahnomic. Supaya menjadi agenda utama Presiden Prabowo.”

Said menegaskan bahwa Serakahnomics membuat oligarki mampu membeli apa saja: partai, hukum, bahkan ruang demokrasi.

“Karena dengan dia menguasai ekonomi, maka dia mau membeli ketua partai politik, dia membeli aparat hukum, dia membeli semua. Untung masih ada kampus yang tidak dibeli.”

Pernyataan Said Didu tersebut sejalan dengan langkah Menteri Pertanian Amran Sulaiman (Mentan) yang kini secara terang-terangan membongkar strategi pelaku besar dalam menguasai rantai pasok pangan, terutama gabah dan beras.

Mentan Amran menjelaskan bahwa praktik Serakahnomics di sektor pangan membuat ribuan penggilingan kecil mati perlahan karena tidak bisa mengakses bahan baku.

Para pemain besar sengaja membeli Gabah Kering Panen (GKP) sedikit di atas harga pasar, bukan untuk membantu petani, tetapi untuk menyapu habis semua pasokan sehingga pelaku kecil tidak memiliki ruang bertahan.

Menurutnya, pola tersebut sudah berlangsung lama. Namun, baru hari ini pemerintah mulai membongkarnya karena Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada keadilan ekonomi.