Gubernur Bali Koster Keluhkan Investasi Asing Ambil Jatah Rakyat: Tidak Benar Jika Rental Motor Juga Orang Asing!

Wamen Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu kemudian mengatakan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk mencabut izin investor nakal.

“Sudah ada ratusan izin yang kami cabut, mulai dari yang merugikan UMKM hingga yang melanggar kearifan lokal, pusat dan daerah tidak boleh jalan sendiri-sendiri, perlindungan bagi usaha lokal harus menjadi prioritas,” ucapnya sambil menambahkan bahwa diperlukan keseimbangan antara masuknya modal asing dengan kontribusi yang signifikan kepada daerah.

“Kita harus menyeimbangkan sekaligus menertibkan para pemodal asing agar tidak hanya berbisnis, tetapi juga memberi kontribusi nyata untuk daerah dan negara,” kata dia melanjutkan.

Melihat kondisi yang terjadi di Bali, Wamen Investasi dan Hilirisasi menyampaikan rencana pembukaan desk khusus pelayanan perizinan untuk Bali, guna mempercepat konsolidasi antara pemerintah pusat dan Pemprov Bali.

Desk ini akan menjadi kanal koordinasi penerbitan dan penertiban izin yang selama ini dianggap masih menyisakan sejumlah permasalahan teknis di lapangan.

“Konsolidasi pusat dan daerah harus cepat, perizinan berisiko, termasuk yang melalui platform OSS harus lebih terarah, terukur, dan dipercepat,” kata dia.

Baca Juga

Ancaman PHK di Tengah Gejolak Global, Anindya Bongkar Peluang Investasi untuk Redam Ketakutan

Wamen Todotua mengakhiri kunjungan ini dengan kesepahaman untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam memastikan investasi yang masuk ke Bali lebih bersih, tertib, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.(ant)