KLH Tegaskan Jual Beli Karbon Juga Harus Bermanfaat untuk Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH memperjuangkan gagasan nilai karbon yang difokuskan untuk kesejahteraan rakyat dalam Konferensi Iklim COP30 di Brasil.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menyinggung soal tata kelola karbon yang mestinya memberikan manfaat untuk rakyat.

Ia mengatakan hasil dari perdagangan karbon tidak boleh hanya berhenti di pemerintah pusat.

Masyarakat juga harus ikut merasakan manfaat dari ekonomi karbon apalagi selama ini telah menjadi garda terdepan penjaga hutan.

"Intinya, tata kelola karbon Indonesia bukan hanya tentang pengurangan emosi, tetapi juga tentang memastikan manfaat karbon dirasakan nyata oleh masyarakat di tingkat tapak," ujar Hanif, dikutip Kamis (13/11/2025).

Adapun soal penjelasan jual beli karbon, KLH/BPLH mencontohkan bahwa hutan di Indonesia sebagai paru-paru raksasa.

Ketika menjaga hutan agar tidak ditebang, maka sebenarnya masyarakat sedang memproduksi Udara bersih. Hal inilah yang kemudian memiliki nilai ekonomi.

Negara maju serta perusahaan besar menghasilkan banyak polisi dan memerlukan udara bersih dari negara yang berhasil menjaga hutannya.

Hal inilah yang kemudian disebut sebagai Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Hanif menilai, ekonomi karbon bisa memberikan manfaat untuk rakyat melalui mekanisme yang adil.

Ketika sebuah desa atau komunitas adat berhasil menjaga hutan di wilayah mereka, mereka akan mendapatkan 'bayaran' dari hasil penjualan karbon tersebut. 

Mekanisme ini pun sudah terbukti di Kalimantan dan Jambi, di dalam program Dana Karbon Kalimantan (FCPF) dan Dana Biokarbon Jambi, masyarakat lokal mendapatkan pendapatan dari menjaga hutan.

Program ini pun dirancang agar tidak ada masyarakat yang tertinggal, khususnya anak muda serta kaum perempuan.

Caranya adalah dengan memberikan pelatihan kewirausahaan ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan di tingkat desa, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. 

Di dalam konferensi COP30, Indonesia bekerja sama dengan sejumlah negara seperti Jepang dan Inggris untuk berbagi pengalaman. (iwh)