Polri Disebut Paksa SPPG Masyarakat Pindah Sekolah, Kepala BGN Buka Suara

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala BGN, Dadan Hindayana buka suara soal adanya laporan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) bentukan Polri memaksa SPPG milik masyarakat untuk pindah sekolah.

Dadan menyebut insiden rebutan sekolah sebagai penerima MBG tidak hanya terjadi pada SPPG yang dibentuk oleh Polri.

“Begini, itu tidak hanya terjadi pada SPPG tersebut tapi juga pada yang lainnya,” kata Dadan usai rapat dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

Untuk menghindari terjadinya gesekan antara sesama SPPG, BGN telah mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) edisi 3 untuk membatasi jumlah penerima manfaat per SPPG maksimal hanya 2.000 siswa.

“Dam kemudian meminta agar menambah kelompok B3, ibu hamil, ibu anak balita sampai 2.500. Dan kalau ada juru masak profesional bisa ditambah sampai 3 ribu (penerima),” jelas Dadan.

Dia menjelaskan juknis tersebut dibuat agar terjadi pemerataan penerima MBG. Pihaknya juga mengeluarkan insentif dasar agar SPPG tidak perlu rebutan lokasi penerima MBG. 

Baca Juga

Kolaborasi Sekolah dan Densus 88, Guru Dibekali Strategi Deteksi Dini Radikalisme di Kalangan Remaja

“Jadi banyak khawatiran dari mitra begitu kurang dari 3 ribu (penerima), maka insentifnya kurang. Nah, sekarang kita keluarkan insentif dasar supaya tidak terjadi rebutan,” ujar Dadan.

DPR Ungkap Dapur MBG dari Polri Banyak yang Bermasalah

Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyebut keberadaan SPPG yang dibentuk Polri banyak menimbulkan masalah.

Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

“Ini kehadiran SPPG dari Polri ini di lapangan menimbulkan masalah, Pak Kepala,” ungkap Yahya.

Akibat adanya SPPG yang dibentuk Polri, Yahya menyebut banyak SPPG yang sudah bekerja sama dengan sekolah diminta pindah oleh polisi. Tujuannya agar SPPG dari Polri bisa bekerja sama dengan sekolah itu.

“Sebab untuk mendapatkan penerima manfaat, banyak polisi yang gerilya ke sekolah-sekolah. Jadi ini benturan dengan SPPG yang sudah dikelola oleh masyarakat,” ungkap Yahya.

“Jadi SPPG yang sudah kerja sama dengan sekolah, ini disuruh pindah oleh polisi. Ini banyak kasus-kasus ini, Pak. Ini yang melaporkan ke saya itu di Grobogan dan Brebes,” tandas politisi PKB ini. (saa)