Menko PM Cak Imin: Presiden Prabowo Siapkan Ekonomi Konstitusi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan kebijakan "ekonomi konstitusi" sebagai bagian dari evaluasi sistem nasional.

“15 tahun demokrasi berjalan, tapi 15 tahun terakhir kita juga menyaksikan begitu pasar bebas mengendalikan semua kebijakan. Karena itu, Presiden menawarkan hal baru yang namanya politik konstitusi, yang namanya ekonomi konstitusi,” jelasnya saat penutupan Musabaqoh Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) 2025 di Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Menurut Cak Imin, ekonomi konstitusi merupakan kebijakan perekonomian yang kembali kepada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Diketahui, Pasal 33 UUD 1945 pada pokoknya mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

“Kembali kepada rel peran negara dan pemerintah di dalam hadir agar manusia-manusia Indonesia yang paling terpinggirkan tidak terus menjadi korban dari persaingan pasar,” ucapnya.

Dalam pidatonya, Muhaimin juga menyoroti peran pesantren dalam berbagai bidang, termasuk demokrasi dan ekonomi. Ia berharap, pesantren ke depan tetap menjadi solusi atas masalah kemasyarakatan.

Baca Juga

Fakta-fakta Mengerikan Kapal Tanker Bermuatan Minyak Dibajak di Somalia, 4 WNI Kena Sandera

Dia menyebut pesantren bukanlah lembaga pendidikan semata, melainkan juga institusi yang menjaga semangat ilmu, pengabdian, dan diikuti dengan kesungguhan menjadi bagian dari pengawal rekayasa sosial.

“Rekayasa sosial menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran yang tidak kecil, amat sangat besar bagi membangun kultur dan budaya,” ujar Cak Imin, sapaan akrabnya.

Ia meyakini pesantren telah memberi makna dan warna, termasuk bagi perkembangan demokrasi. Menurut dia, tanpa rujukan ilmu pesantren, demokrasi tidak akan bisa dimaknai sebagai jalan kemajuan.

Di samping itu, dia mengatakan pesantren mampu menjaga dua faktor pengentasan kemiskinan, yakni pendidikan dan pemberdayaan.

“Fungsi pendidikan sekaligus fungsi pemberdayaan adalah fungsi yang secara historis, sejarah, telah membuktikan bahwa pesantren telah mampu menjadi menjaga fungsi itu: mendidik, kemudian menciptakan manusia-manusia yang naik kelas, sekaligus berdaya,” katanya. (ant/aag)