Turun Tangan Tanggapi Utang Whoosh, Langkah Prabowo Dinilai Tepat Redam Polemik

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto turut merespons polemik utang mega proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Whoosh.

Orang nomor satu di RI ini mengaku pemerintah bakal mengambil alih utang Whoosh yang merupakan mega proyek era Joko Widodo (Jokowi).

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun. Tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," kata Prabowo dikutip pada Rabu (5/11/2025).

Sumber :

• Istimewa

Merespons hal tersebut, Direktur haidar Alwi Institut (HAI), Sandri Rumanama mengaku pihaknya telah memprediksi sikap dari Prabowo.

Baca Juga

Pemprov DKI Siap Kerja Sama Sediakan Air Bersih hingga Integrasi Transum di Hunian Warga Bantaran Rel Stasiun Senen

Dirinya mengapresiasi langkah Prabowo yang dinilai meredam polemik mengenai utang Whoosh.

"Pernyataan Presiden soal woosh menunjukan sikap kepemimpinan dan krakteristik yang kuat. Seorang pemimpin harus berani mengambil risiko atas semua persoalan yang ada, kami bukan hanya salut, tapi bangga dan memberi apresiasi setinggi tingginya ke Pak Presiden," kata Sandri kepada awak media, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Sandri menuturkan mengajak semua komponen masyarakat agar dapat memahami pernyataan Presiden sebagai bentuk tanggung jawab kepala negara dalam menjaga kehormatan negara di mata dunia internasional.

"Ini persoalan harga diri bangsa ini, menjadi tanggungjawab bersama dan harus kita pahami pernyataan Presiden menunjukan sikap kenegaraan beliau menjaga martabat bangsa ini dimata dunia internasional," katanya.

Sandri menjelaskan KCIC merupakan kontrak kerja sama bilateral antara negara yang mengharuskan penyelesaian persoalan antar negara.

Menurutnya langkah Prabowo terbilang benar sesuai skema business to business (B to B).

Menurutnya persoalan utang KCIC turut menyangkut reputasi Indonesia dalam kontrak investasi internasional hingga dibutuhkan peran negara.

“Sebagai kepala negara dan pemerintahan, tentu saja presiden mengambil sikap yang benar, menghormati keputusan dan skema kerjasama yang ada jangan karena persoalan ini kita kehilangan kepercayaan investasi dimata dunia internasional, terutama negar negara mitra dagang strategis kita," pungkasnya. (raa)