Hasto Sebut Megawati Sudah Berulang Kali Ingatkan Jokowi soal Whoosh, Pengamat: Pahlawan Kesiangan!

Jakarta, tvOnenews.com - Pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah berulang kali mengingatkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek kereta cepat Whoosh, menuai tanggapan.

Pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menilai manuver Hasto dan PDI Perjuangan muncul terlalu terlambat dan justru terkesan politis di tengah ramainya perbincangan soal utang proyek kereta cepat tersebut termasuk di dalamnya dugaan korupsi Whoosh.

"Kenapa Hasto Kristiyanto baru mengungkap sekarang terkait dengan persoalan kereta cepat Whoosh? Hasto dan PDI Perjuangan sepertinya ingin ikut menunggangi persoalan kereta cepat yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik,” ujar Fernando Emas, Senin (4/11/2025).

Ia pun menyindir langkah Hasto yang tiba-tiba mengomentari proyek tersebut.

“Seharusnya Hasto jangan muncul mengomentari terkait dengan proyek kereta cepat Whoosh seperti ‘pahlawan kesiangan’. PDI Perjuangan tidak akan mendapatkan manfaat karena ikut ‘nimbrung’ membicarakan kereta cepat Whoosh,” tegas Fernando Emas.

Fernando menegaskan, Presiden RI, Prabowo Subianto telah mengambil sikap yang tepat dengan meminta agar persoalan utang proyek Whoosh tidak dijadikan bahan politik.

“Presiden Prabowo Subianto menyampaikan agar persoalan utang kereta cepat Whoosh tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan atau dipolitisasi. Prabowo juga menyampaikan komitmen pemerintahannya akan menyelesaikan persoalan utang kereta cepat Whoosh,” tegasnya.

Menurut Fernando, tanggung jawab pemerintah saat ini adalah melanjutkan pembayaran utang proyek tersebut, sebagaimana komitmen Prabowo-Gibran untuk meneruskan pemerintahan Jokowi.

“Memang seharusnya pemerintahan Prabowo Subianto bertanggungjawab untuk melanjutkan pembayaran hutang kereta cepat Whoosh. Apalagi pada masa-masa Pilpres 2024 dan awal pemerintahannya Prabowo selalu mengatakan bahwa ia dan Gibran akan melanjutkan pemerintahan Joko Widodo,” kata Fernando.

Meski begitu, ia menekankan agar penegak hukum mengusut jika memang ditemukan adanya penyimpangan.

“Kalau memang ada penyimpangan terkait dengan proyek kereta cepat tersebut, lembaga penegak hukum harus mengusut sampai tuntas dan diproses berdasarkan hukum yang berlaku,” ucapnya.

Fernando juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai memicu polemik.