Prabowo Siap Bayar Utang Whoosh Rp1,2 T per Tahun: Duitnya Ada, Dari yang Dikembalikan Koruptor!

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, memastikan pemerintah akan menanggung pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh sebesar Rp1,2 triliun per tahun.

Kepastian ini disampaikan di tengah sorotan publik terkait membengkaknya beban utang proyek kereta cepat tersebut.

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar (utang Whoosh) mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” ujar Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Prabowo menegaskan proyek Whoosh tak hanya soal beban fiskal, tetapi juga manfaat ekonomi dan lingkungan yang menurutnya tak bisa diabaikan. Ia menyebut penghematan emisi, pengurangan kepadatan jalan raya, hingga efisiensi waktu perjalanan sebagai alasan proyek itu tetap layak.

“Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ucapnya.

Prabowo mengatakan pemerintah memiliki ruang fiskal untuk membayar utang tersebut, termasuk dari dana hasil pemberantasan korupsi. Ia kembali menegaskan komitmennya menindak tegas praktik rasuah.

Baca Juga

Ini Strategi Presiden Prabowo Tangkal Konflik Panjang Gajah Serang Manusia di Lampung

“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi, (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara, saya minta bantu saya semua, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk kita,” lanjutnya.

Proyek Whoosh yang dimulai pada era Presiden ke-7, Joko Widodo, kini meninggalkan total utang sekitar Rp116 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, 75 persen dari nilai tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank dengan bunga 3,5–4 persen per tahun.

Tingginya bunga membuat beban pembayaran bunga proyek mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menolak penggunaan APBN untuk menutup kewajiban utang proyek tersebut, menegaskan pemerintah tengah mencari skema pembiayaan lain agar beban fiskal tidak meningkat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa negara tidak akan membiarkan proyek strategis nasional seperti Whoosh terhenti.

“Secara umum yang dibahas di rakor di Kemenko, inline dan sejalan dengan arahan Presiden. Nanti pada saatnya akan dijelaskan, yang jelas diberikan kepastian bahwa negara akan hadir untuk mencari solusinya. Secara spesifik akan dijelaskan di kesempatan lain,” ujar AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).

AHY juga memastikan APBN akan turut ambil bagian dalam penyehatan finansial proyek kereta cepat tersebut.

“Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian, tetapi untuk secara spesifikasinya akan disampaikan ke kesempatan yang lain, yang jelas tadi kita bicara infrastruktur di berbagai negara, tentunya negara akan hadir di situ,” kata AHY. (agr/nba)