Bahlil Lapor ke Prabowo, RI Setop Impor Solar Tahun Depan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendatangi Istana Negara pada Senin, 3 November 2025. Pada kesempatan itu, Bahlil melapor kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia tak akan impor solar pada 2026. 

"Yang paling penting adalah tentang kedaulatan energi. Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, 2026, insyaallah kita enggak akan impor solar lagi," kata Bahlil. 

Bahlil mengatakan, Indonesia tidak akan impor solar karena Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan akan diresmikan pada 10 November 2025. 

"Karena RDMP kilang kita yang di Balikpapan insyaallah 10 November ini akan kita resmikan," katanya. 

Bahkan, Bahlil menyebut Indonesia berpotensi mengalami kelebihan suplai dan dapat ekspor solar ke luar negeri. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah terus mendorong mandatori biodiesel yang mengandung fatty acid methyl ester (FAME) minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebesar 50% dalam komposisi BBM solar atau B50. 

"Kalau kita dorong B50 lagi untuk ke depan, berpotensi untuk kita bisa suplai kita bisa terjadi lebih terhadap solar dan bisa kita ekspor," katanya.

Baca Juga

Tarif Dagang 19 Persen RI-AS Berbuah 11 MoU 38,4 Miliar Dolar, Kadin Ungkap Sinyal Positif untuk Ekonomi Nasional

Sebagai informasi, Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan percepatan implementasi program Biodiesel B50 sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. 

Bahlil menambahkan kebijakan ini menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan impor solar sekaligus memperkuat ketahanan energi berbasis produksi dalam negeri.

Bahlil menjelaskan percepatan B50 kini memasuki tahap akhir uji coba dan akan segera diterapkan secara nasional pada semester kedua tahun ini.

Langkah ini, kata dia, tak hanya soal efisiensi energi, tetapi juga strategi besar untuk memperkuat kemandirian industri biofuel dan mengurangi defisit neraca perdagangan akibat impor BBM.

“Atas hasil keputusan rapat terbatas dan arahan Presiden, kita dorong B40 menuju B50. Sekarang sedang diuji cobakan, dan insya Allah di semester kedua bisa kita implementasikan. Kalau ini sudah berjalan, maka impor BBM khususnya solar tidak lagi kita lakukan karena produksi dalam negeri sudah mencukupi,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

Langkah percepatan B50 ini bukan hanya soal energi hijau, tetapi juga tentang menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Selama ini, Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan solar untuk industri dan transportasi. Dengan keberhasilan B50, pemerintah memperkirakan dapat menghemat miliaran dolar devisa serta menciptakan nilai tambah bagi sektor hilir minyak nabati.

“Kita tidak boleh bergantung terus pada impor. Ini soal martabat bangsa. Kalau bisa diproduksi di dalam negeri, maka industri dan petani kita yang harus merasakan manfaatnya,” tegas Bahlil.

Program B50 juga membuka peluang lebih besar bagi petani sawit dan pelaku industri energi terbarukan di berbagai daerah untuk terlibat dalam rantai pasok nasional. Selain mendukung target emisi net-zero 2060, inisiatif ini menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan transisi energi dengan pembangunan ekonomi rakyat. (nba)
 

VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham