Pemerintah Siapkan Empat Paket Stimulus Ekonomi 2026, Airlangga: Regulasi Sudah Disiapkan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi baru untuk menjaga daya saing dan pertumbuhan nasional hingga tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa seluruh regulasi pendukung sudah dirancang agar program-program unggulan nasional dapat berlanjut secara berkesinambungan.

“Ini relatif regulasinya sudah disiapkan,” ujar Airlangga usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025) malam.

Airlangga menjelaskan, ada empat program utama dalam paket stimulus ekonomi 2026 yang akan diperpanjang maupun diperluas pelaksanaannya. Rangkaian kebijakan ini dirancang untuk memperkuat sektor usaha, melindungi pekerja, dan menjaga daya beli masyarakat.

Pertama, perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga 2027, sekaligus penyesuaian terhadap penerima fasilitas tersebut.

Kedua, perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor pariwisata.

Baca Juga

Partai Ummat Dorong Penguatan Iklim Demokrasi, Minta Kepastian Pengesahan Kepengurusan dari Kementerian Hukum

Ketiga, pemberlakuan PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja di industri padat karya.

Keempat, pemberian dan perluasan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM) untuk seluruh penerima bukan penerima upah (BPU).

Selain keempat poin tersebut, pemerintah juga memperpanjang kebijakan bebas pajak pembelian rumah atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga tahun 2027.

Sebelumnya, insentif ini hanya berlaku sampai akhir 2026. Menurut Airlangga, perpanjangan kebijakan ini telah diatur melalui regulasi baru yang sedang difinalisasi.

“Regulasinya sudah disiapkan, jadi keberlanjutan kebijakan bisa langsung berjalan,” tegas Airlangga.

Airlangga menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap kesinambungan berbagai program prioritas lintas sektor. Di bidang pertanian, pemerintah fokus memperkuat hilirisasi hasil pertanian agar nilai tambah produk dalam negeri semakin tinggi.

Sementara di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah tengah menyiapkan revitalisasi tambak di pantai utara seluas 20.000 hektare, pengembangan tambak udang terintegrasi di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta modernisasi armada kapal.

Selain sektor ekonomi dan produksi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari agenda nasional yang akan terus diperluas cakupan penerimanya.

“Jadi hampir seluruh kementerian berbicara terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden dan program ini juga dimonitor hingga akhir 2025,” pungkas Airlangga. (agr/iwh)