Wamen Dahnil Setuju soal Pramugari Penerbangan Haji Berbusana Syar'i

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku setuju dengan usulan pramugari penerbangan di pesawat pembawa jemaah haji harus berpakaian syar'i. 

Hal tersebut sekaligus merespons usulan dari Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang dalam rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah pada Selasa 28 Oktober 2025.

“Sebenarnya kan sudah diatur ya, masing-masing kru itu harus pantas, proper, secara syar’i. Jadi ya itu juga kita dorong, karena kan ini terkait dengan ibadah haji ya. Maka kan mereka harus proper, baik itu yang oleh Saudia maupun oleh Garuda atau maskapai lain,” ucap Dahnil di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu, 29 Oktober 2025.

Meski demikian, Dahnil tak menjelaskan secara rinci terkait ketentuan teknis syar'i tersebut apakah nantinya yang perempuan wajib berhijab atau tidak. Hanya saja, ia menjelaskan bahwa yang dimaksud syar'i dengan berpakaian layak.

“Saya tadi sebut proper, yang jelas mereka harus proper. Kalian aja nilai sendiri. Proper aja,” ucapnya.

“Layak lah, layak untuk acara keagamaan, masa harus dijelaskan rinci,” tambahnya.

Diketahui, Komisi VIII DPR RI mengusulkan agar pramugari di pesawat yang membawa calon jemaah haji untuk berpakaian syar'i.

Mulanya, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menceritakan bahwa selama ini penyewaan pesawat yang membawa calon jamaah haji itu berasal dari luar negeri.

Penyewaan pesawat itu ternyata sekaligus mencarter pramugari yang juga dari luar negeri, sehingga berpakaian tidak sesuai syariah.

"Sebetulnya saran juga, kita menemukan layanan pesawat ini ternyata krunya sekaligus disewa. Jadi menyewa pesawat bersyarat kru semuanya ada di situ. Makanya yang melayani jemaah kita itu roknya tinggi-tinggi," kata Marwan.

Ia pun menilai, penampilan seperti itu membuat jemaah haji yang berasal dari kampung takut untuk melihat para pramugari.

“Masalahnya (jemaah) tidak berani dia ke toilet karena melihat (pramugari dengan pakaian non syariah),” ucap Marwan.

"Jadi harus Indonesia, bukan masalah syariahnya, orangnya juga harus indonesia," sambungnya.