Dibangun Era Jokowi Kini Malah Muncul Dugaan Mark Up, Proyek Kereta Cepat Whoosh Ternyata Pernah Diingatkan Megawati Sejak 2015

Jakarta, tvOnenews.com - Dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh dalam bentuk mark up atau penggelembungan dana belakangan muncul menjadi sorotan dan mulai diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, proyek kereta cepat Whoosh mulai dibangun pada era pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan bahwa sebenarnya terkait proyek kereta ceapt Whoosh sudah pernah diingatkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pada tahun 2015, Megawati mempertanyakan urgensi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut.

"Soal Whoosh saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal, ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal, apakah itu sudah saatnya?" kata Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayanti, dikutip Rabu (29/10/2025).

Esti menjelaskan, kala itu Megawati mempertanyakan soal fungsi dan manfaat terkait pembangunan proyek tersebut.

"Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu?" katanya lagi.

Adapun soal dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh, Esti mendukung langkah KPK untuk menindaklanjutinya.

Menurutnya, penindakan hukum harus dilakukan secara tegas jika memang terbukti ada korupsi dalam proyek di era Jokowi tersebut.

Sebelumnya, dugaan korupsi Whoosh mulai diangkat oleh mantan Menko Polhukam, Mahfud MD di akun YouTube pribadinya 14 Oktober 2025 lalu.

Ia menyebutkan, bahwa berdasarkan biaya yang dihitung dari pihak Indonesia, per satu kilometer kereta cepat itu membutuhkan 52 juta dolar AS. 

Namun, berdasarkan hitungan China, hanya sebesar 17-18 juta dolar AS. Mahfud mengatakan, hal ini berarti ada kenaikan tiga kali lipat di hitungan pihak Indonesia.

“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," ujarnya menegaskan. (iwh)

Yeni Lestari/VIVA