Salah Sebut Prabowo Jadi Jokowi di KTT ASEAN ke-47, Kemlu Layangkan Protes ke Malaysia

Kuala Lumpur, tvOnenews.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah menyampaikan protes resmi kepada pihak Malaysia menyusul kesalahan penyebutan nama Presiden Prabowo Subianto menjdai Joko Widodo (Jokowi) dalam siaran langsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 oleh Radio Televisyen Malaysia (RTM).

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, usai menghadiri KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (29/10/2025).

“Kami sampaikan kepada pihak Malaysia bahwa terjadi kesalahan penyebutan nama Presiden. Dan sepertinya Indonesia bukan satu-satunya yang salah sebut,” ujar Sugiono.

Pihak RTM salah menyebut Presiden RI Prabowo sebagai Jokowi, terjadi saat pelaksanaan KTT ASEAN ke-47 dan KTT terkait pada Minggu (26/10/2025). 

Insiden itu langsung menuai sorotan luas, hingga akhirnya RTM menyampaikan permintaan maaf resmi beberapa jam kemudian. Dalam pernyataannya, lembaga penyiaran publik milik kerajaan Malaysia itu mengaku bertanggung jawab atas kekeliruan tersebut dan berjanji akan mengambil tindakan korektif.

“RTM memandang serius masalah ini, dan tindakan yang tepat akan diambil. RTM meminta maaf kepada Perdana Menteri dan pemerintah Singapura serta semua pihak yang terdampak oleh kesalahan ini,” tulis RTM dalam keterangan resminya.

Baca Juga

Kemendagri Dorong Kota Banjarbaru Jadi Percontohan Gerakan ASRI

Selain salah menyebut Presiden Indonesia, RTM juga melakukan dua kesalahan lain dalam penyebutan nama pemimpin negara ASEAN. 

Komentator RTM sempat menyebut Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sebagai Lee Hsien Loong, serta menyebut Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dengan nama Srettha Thavisin, yang merupakan perdana menteri sebelumnya.

Pihak RTM menegaskan bahwa mereka akan memperkuat sistem pengawasan editorial dan verifikasi fakta agar kejadian serupa tidak terulang.

Langkah cepat Kemlu RI untuk menyampaikan protes tersebut menunjukkan ketegasan diplomatik Indonesia dalam menjaga kehormatan simbol negara, khususnya nama Presiden di forum internasional. (agr/iwh)