Respons Komnas HAM soal Vonis 19 Tahun untuk AKBP Fajar Eks Kapolres Ngada yang Jadi Pelaku Kekerasan Seksual

Jakarta, tvOnenews.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) angkat suara perihal putusan tegas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menjatuhkan hukuman 19 tahun penjara dan denda Rp6 miliar kepada mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dalam kasus kekerasan seksual terhadap tiga anak di bawah umur.

Majelis Hakim juga memerintahkan terdakwa membayar restitusi sebesar Rp359 juta kepada para korban. Putusan itu dibacakan pada 21 Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menilai vonis tersebut merupakan terobosan penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri.

“Putusan ini sejalan dengan rekomendasi Komnas HAM dan memberi pesan kuat bahwa jabatan dan pangkat tidak dapat menjadi tameng bagi pelaku pelanggaran HAM,” ujar Anis, Selasa (22/10).

Menurut Anis, langkah majelis hakim menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi korban, bukan menutupi kejahatan aparatnya sendiri.

Komnas HAM juga mengapresiasi transparansi proses hukum serta dukungan dari DP3A Nusa Tenggara Timur dan LPSK yang sejak awal memberikan perlindungan kepada para korban anak.

Komnas HAM menilai vonis ini merupakan bentuk nyata dari komitmen negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak korban kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam UU HAM, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan UU Perlindungan Anak.

“Negara telah memenuhi kewajiban HAM-nya melalui penegakan hukum yang adil dan akuntabel. Ini contoh baik bagi semua aparat bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan untuk melanggengkan kekerasan,” tegas Anis.

Komnas HAM berharap putusan ini menjadi preseden positif bagi aparat penegak hukum di seluruh Indonesia, sekaligus peringatan keras bagi siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan kekerasan seksual.

Selain itu, Komnas HAM juga menyerukan agar pemulihan psikologis dan sosial korban anak dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Lembaga itu juga mendorong adanya pengawasan ketat terhadap aplikasi daring yang berpotensi dimanfaatkan untuk eksploitasi anak, sebagaimana tercantum dalam rekomendasi Komnas HAM sebelumnya.