Prasetyo sebut Komite Reformasi Polri Bentukan Presiden Prabowo Diumumkan Pekan Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebut bahwa Komite Reformasi Polri kemungkinan akan diumumkan pada pekan ini.

"InshaAllah minggu ini lah, jadwalnya," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Prasetyo berharap pada saat Komite Reformasi Polri diumumkan, para anggotanya akan hadir secara lengkap.

Komite tersebut nantinya akan beranggotakan 9 orang.

"Kalau memungkinkan seluruh anggota bisa hadir tidak ada halangan," ujarnya.

Prasetyo mengatakan bahwa pembentukan Komite Reformasi Polri sudah rampung.

Baca Juga

Hadiri Pelepasan 22 Kontainer Bantuan Kemanusiaan Korban Bencana Sumatra, Ketua Komisi IV DPR RI Apresiasi Polri

Komite tersebut tinggal diumumkan saja. Terkait 9 nama yang sudah beredar kata Prasetyo tidak ada perubahan.

"Enggak ada, tidak ada (perubahan). Mahfud MD (masih)," bebasnya.

Untuk diketahui, Komite Reformasi Polri merupakan badan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi kepolisian melalui reformasi menyeluruh. 

Komite ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan sistemik terhadap tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme Polri. 

Pembentukan komite ini menjadi respons atas berbagai sorotan publik terhadap kinerja dan integritas kepolisian, serta tuntutan reformasi institusional yang lebih mendalam.

Komite ini diisi oleh sejumlah tokoh nasional yang memiliki latar belakang hukum, pemerintahan, dan akademik, seperti Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie, yang dipercaya mampu memberikan pandangan objektif dan strategis terhadap arah pembenahan Polri.

Selain Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga membentuk Tim Transisi Reformasi Polri yang memiliki mandat berbeda.

Kedua tim ini tidak akan tumpang tindih karena memiliki struktur dan fungsi yang terpisah.

Komite Reformasi Polri lebih berfokus pada kajian kebijakan dan rekomendasi jangka panjang, sementara Tim Transisi Reformasi Polri bertugas mengawal pelaksanaan teknis di internal kepolisian.

Dengan sinergi antara kedua tim ini, diharapkan reformasi Polri dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Sebelumnya Prasetyo menjelaskan mengenai belum kunjung diumumkannya Komite Reformasi Polri.

Pemerintah membentuk Komite tersebut sebagai respon tuntutan masyarakat usai demonstrasi rusuh akhir Agustus lalu.

Prasetyo mengatakan bahwa Komite Reformasi Polri tersebut sebenarnya akan diumumkan pada pekan kedua bulan ini.