Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren, Tegaskan Santri Harus Kuasai Agama dan Teknologi

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, menunjukkan perhatian besar terhadap dunia pesantren dengan merestui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama.

Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kualitas pendidikan di pesantren seluruh Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan gagasan pembentukan Ditjen Pondok Pesantren berawal dari keprihatinan Presiden atas peristiwa runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo.

Insiden tersebut membuka mata pemerintah mengenai pentingnya penataan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis agama.

“Dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren, yang menurut data berjumlah kurang lebih 42 ribu pesantren di seluruh Indonesia,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Menurut Prasetyo, perhatian Presiden Prabowo terhadap pesantren mencakup tiga hal utama: keamanan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan santri, dan penguatan pembinaan non-akademik.

Baca Juga

Kemendagri Dorong Kota Banjarbaru Jadi Percontohan Gerakan ASRI

Terkait aspek keamanan, Prabowo telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi fisik pondok pesantren di seluruh daerah.

“Tidak hanya pondok pesantren, tetapi juga lembaga pendidikan berbasis agama lainnya, termasuk rumah ibadah seperti masjid, musala, gereja, dan lainnya harus dipastikan memenuhi standar teknis sipil keamanan minimal,” tegasnya.

Selain infrastruktur, Prabowo juga menaruh perhatian serius terhadap peningkatan kualitas pendidikan para santri. Dengan jumlah santri mencapai sekitar 16 juta orang, ia ingin agar mereka tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki kemampuan teknologi dan ekonomi.

“Harapannya, para santri memiliki bekal yang lengkap, tidak hanya dari sisi akhlak dan keagamaan, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan ilmu ekonomi,” tutur Prasetyo.

Lebih jauh, Ditjen Pondok Pesantren juga akan diperkuat dengan program pelatihan keterampilan teknis bagi santri. Program tersebut dirancang agar para santri dapat berperan langsung dalam pembangunan, khususnya di bidang konstruksi dan teknik sipil.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, pemerintah berencana membuat program melalui Kementerian PUPR untuk melatih para santri di bidang bangunan, konstruksi, maupun sipil. Harapannya, ketika ada pembangunan di pesantren, ada santri yang bisa terlibat dengan bekal ilmu yang memadai,” tutup Prasetyo.

Restu Presiden atas pembentukan Ditjen Pondok Pesantren menandai babak baru peran santri di era modern, bukan hanya penjaga nilai moral bangsa, tetapi juga motor penggerak pembangunan dan inovasi teknologi di akar rumput. (agr/rpi)