Ditanya Alasan Purbaya Tak Saling Sapa dengan Luhut di Sidang Kabinet, Menkeu: Kan Jauh, Beda Berapa Kursi

Jakarta, tvOnenews.com - Mencuat isu Menkue Purbaya tak saling sapa Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat Sidang Kabinet pada Senin (20/10/2025) di media sosial.

Sontak, hal itu langsung menyedot perhatian warganet hingga menuai komentar publik.

Namun, hal itu langsung ditepis Menkeu Purbaya dan ia katakan, tak ada masalah yang terjadi antara dirinya dengan Ketua DEN, Luhut.

"Baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah," ujar Menkeu Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Kemudian, disinggung soal tak saling sapa dengan Luhut di sela-sela Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

Menkeu Purbaya menyatakan dia bukan tak saling sapa, namun memang kursinya sedikit jauh. Kurang elok bila bicara dengan Luhut dengan sedikit berteriak.

Baca Juga

Pajak Melonjak 30,4 Persen, Pemerintah Sebut Ekonomi Nasional Masih Ngebut di Awal 2026

"Kan jauh, beda berapa kursi, masa saya 'Pak Luhut, Pak Luhut,' gitu," tutur Purbaya sambil menunjukkan gestur berteriak.

Sebelumnya, mencuat terkait  Purbaya dan Luhut saling silang pendapat tentang proyek Kereta Cepat (whoosh) dan Family Office tanpa sokongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di mana Purbaya ogah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendirian family office di Indonesia. Rencana pendirian family office itu sebelumnya merupakan usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Purbaya menegaskan tidak akan mengalihkan APBN untuk belanja pendirian family office di Indonesia. Ia mempersilakan DEN untuk mendirikannya sendiri.

"Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025) yang lalu.

Terkait family office, Luhut mengatakan usulan pembentukannya hadir sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan investasi swasta masuk ke Indonesia. Sebab pada dasarnya, pembiayaan APBN yang bisa dipergunakan untuk pembangunan hanya berkisar di 10-15%, sedangkan sisanya dibidik dari swasta.

Ia sendiri merasa tidak pernah menyebut bahwa proyek tersebut membutuhkan APBN. Luhut juga mempertanyakan tentang pemberitaan dan khalayak yang beramai-ramai mengaitkan proyek ini dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.