Setahun Kepemimpinan Prabowo Berani Berantas Kartel, Akademisi: Kita Harus Dukung

Jakarta, tvOnenews.com - Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Dr. Arwan M. Said, menilai bahwa komitmen setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan hukum terhadap kartel ekonomi dan kartel sumber daya alam (SDA) patut diapresiasi. 

Ia menilai langkah Presiden yang hadir langsung dalam penyerahan barang bukti hasil korupsi CPO sawit senilai Rp13,255 triliun di Kejaksaan Agung (20/10) menjadi simbol kuat keseriusan pemerintah dalam membentuk tata kelola ekonomi nasional yang bersih dan berdaulat.

Menurut Dr. Arwan, tindakan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata komitmen Presiden untuk tidak berkompromi dengan oligarki dan jaringan ekonomi rente yang selama ini menjadi penghambat kesejahteraan rakyat. 

“Kehadiran langsung Presiden di Kejaksaan Agung adalah pesan moral dan politik yang sangat tega, bahwa negara tidak lagi tunduk pada kekuatan modal, melainkan berpihak pada kepentingan rakyat dan penegakan keadilan ekonomi,” ujar Arwan dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Arwan menjelaskan, dalam konteks ekonomi nasional, praktik kartel telah lama menjadi akar distorsi harga dan ketimpangan distribusi sumber daya, terutama di sektor strategis seperti sawit, pangan, dan energi. 

"Keberanian Presiden Prabowo menindak para pelaku yang bermain di sektor tersebut mencerminkan arah baru tata kelola ekonomi Indonesia yang transparan, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat", tegasnya. 

Baca Juga

Partai Ummat Dorong Penguatan Iklim Demokrasi, Minta Kepastian Pengesahan Kepengurusan dari Kementerian Hukum

Menurutnya, langkah penting dalam memulihkan kedaulatan ekonomi bangsa, karena selama ini oligarki telah menekan ruang hidup petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. 

"Dengan tindakan tegas seperti ini, Presiden Prabowo meneguhkan pesan bahwa tidak ada lagi tempat bagi mafia ekonomi di republik ini,” lanjutnya. 

Dr. Arwan menambahkan, publik seharusnya tidak memandang upaya tersebut sebatas aksi hukum, tetapi sebagai gerakan nasional membangun etika ekonomi dan moralitas kekuasaan. 

"Mari seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan lembaga penegak hukum bersatu mendukung langkah Presiden dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan kolusi", tambahnya. 

Baginya, langkah ini bukan hanya membersihkan birokrasi dan ekonomi nasional, tapi juga membangun kepercayaan rakyat terhadap negara. 

"Kita harus dukung penuh agar komitmen pemberantasan korupsi dan kartel parasit bangsa dapat berkelanjutan, dan tidak berhenti di satu kasus,” pungkas Arwan.