Bahlil Laporkan ke Prabowo: 22 Ribu Sumur Rakyat Siap Dilegalkan

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melaporkan sejumlah agenda strategis sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden, Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil memaparkan hasil kunjungan kerjanya ke sumur minyak rakyat di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, serta melaporkan perkembangan implementasi biodiesel B50, bioetanol E10, dan percepatan pembangunan kilang portabel di berbagai daerah.

“Di Sumatera Selatan menyangkut dengan sumur-sumur masyarakat. Saya ke Musi, ke Kabupaten Muba, di sana ada 22.000 sumur masyarakat yang rata-rata satu sumur itu bisa minimal 2 barel per day, dan ini cukup besar,” ujar Menteri ESDM, Bahlil kepada wartawan usai rapat.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar seluruh kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah. Karena itu, Kementerian ESDM akan mempercepat proses legalisasi sumur minyak rakyat agar dapat beroperasi secara sah dan berkelanjutan.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk urusan-urusan rakyat harus menjadi prioritas sebagai bagian daripada implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu legalitasnya akan dipercepat,” tegasnya.

Selain soal sumur rakyat, Bahlil juga memaparkan kepada Presiden terkait persiapan pelaksanaan program energi hijau nasional, yakni biodiesel B50 dan bioetanol E10.

Baca Juga

Pajak Ekspor Batu Bara Masih Digodok, Bahlil Akui Hati-Hati: Tapi Saya Setuju dengan Kemenkeu

Ia menyebut Presiden Prabowo meminta laporan rinci mengenai kesiapan infrastruktur dan kesiapan teknis Kementerian ESDM dalam mendukung transisi energi tersebut.

“Kami berbicara tentang implementasi daripada B50 untuk biodiesel dan etanol untuk bensin E10, yang beliau menanyakan tentang persiapan-kesiapan untuk bisa diimplementasikan,” ujarnya.

Bahlil juga menyampaikan perkembangan izin usaha pertambangan (IUP) untuk rakyat, koperasi, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Presiden, kata Bahlil, menegaskan agar kebijakan tersebut segera ditindaklanjuti demi memperkuat ekonomi daerah dan pemerataan hasil sumber daya alam.

“Saya melaporkan juga kepada Presiden tentang perkembangan IUP-IUP untuk rakyat, untuk koperasi, untuk UMKM daerah. Bapak Presiden juga memerintahkan untuk segera ditindaklanjuti,” kata Bahlil.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus agar setiap daerah di Indonesia memiliki kilang portabel sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.