Komisi XI DPR: Tak Tepat APBN Harus Menanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menanggapi soal polemik pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dibebankan kepada APBN.

Dia mengaku setuju dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak utang proyek Whoosh dibayar menggunakan APBN.

Menurutnya, pembayaran utang Whoosh memakai APBN dapat memperberat beban keuangan negara di tengah kondisi ekonomi saat ini.

“Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung, kondisi itu justru memperberat kondisi keuangan negara yang sudah dalam keadaan terbatas,” ujar Anis kepada media, Sabtu (18/10/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan permasalahan proyek KCJB sudah muncul sejak awal. Salah satunya, proyek ini tidak masuk ke dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030.

“Bahkan Menhub (Ignatius Jonan) saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar,” ujar Anis.

Baca Juga

Purbaya Setuju Rencana Efisiensi MBG jadi 5 Hari, Tapi dengan Syarat Tegas

Anis lantas menyoroti nilai kerugian yang saat ini ditanggung akibat proyek KCJB. Dia mengungkap PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, menanggung kerugian hingga Rp4,195 triliun pada 2024.

Kemudian, pada 2025 semester I tercatat kerugian sebesar Rp1,625 triliun.

“Kereta Cepat menurut data BPS, hanya ramai saat-saat liburan saja. Padahal biaya investasi sangat tinggi, lalu harus menanggung operasional yang tidak kecil,” jelasnya.

Dari permasalahan tersebut, Anis meminta pemerintah mengkaji setiap kebijakan maupun proyek yang akan diluncurkan. Jangan sampai persoalan proyek KCJB terulang lagi di masa depan.

“Perusahaan BUMN yang awalnya sudah sehat ini terbebani membayar utang Rp2 triliun per tahun untuk proyek kereta cepat yang notabene merupakan penugasan presiden terdahulu. Padahal para pembantunya sudah memperingatkan dahulu,” pungkas Anis. (saa/nba)