Pemerintah Kucurkan Dana Rp25 Miliar untuk Audit Bangunan Ponpes yang Rawan Roboh

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mengalokasi anggaran sebesar Rp25 miliar untuk melakukan audit terhadap bangunan pondok pesantren (ponpes) yang rawan roboh.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, bahwa anggaran tersebut untuk me-review sekitar 80 bangunan sampling.

"Anggaran untuk me-review 80 sampling pertama yang batch 1 tadi, itu sekitar Rp25 miliaran," katanya, Jumat (17/10).

Dody menjelaskan, bahwa teknisnya, pemerintah akan melakukan audit terlebih dahulu. Setelah dilakukan hal itu, pihaknya juga akan melakukan assesment nantinya akan menjadi dasar bangunan mana saja yang layak untuk direhabilitasi.

"Hasil assessment nanti, mana yang kira-kira rawan untuk para murid itu berkegiatan di situ. Yang mudah ambruk bisa tahu dari audit itu. Jadi kita audit dulu yang utama," jelasnya.

Adapun prioritas audit diberikan kepada pesantren dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang, gedung yang berusia lebih dari 10 tahun, serta bangunan bertingkat lebih dari dua lantai.

Baca Juga

Sambangi Ponpes Tarbiyatul Ulum, Wakil Ketua MPR Singgung Peran Santri sebagai Tiang Negara

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan, rehabilitasi tidak hanya di pesantren tetapi juga bangunan yang dipakai dalam kegiatan keagamaan.

Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat yang sedang belajar atau beribadah.

"Kita tidak hanya fokus pada Al-Khoziny atau pesantren, tetapi juga pada semua lembaga pendidikan, kegiatan keagamaan, dan rumah ibadah yang rawan, semuanya akan kita bantu," katanya, Jumat (17/10).

Cak Imin mejelaskan, selain bangunan tempat ibadah, audit dan pengecekan dilakukan di seluruh tempat layanan publik keagamaan seperti panti asuhan dan pelayanan pendidikan.

"Menteri PU sedang melakukan proses audit dan pendampingan kepada pesantren-pesantren yang rawan," ucapnya.

Cak Imin menjelaskan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU)sedang mengaudit 80 pesantren yang masuk kategori paling rawan.

"Ini adalah antisipasi agar para santri mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan proses pembelajaran dapat terus berlangsung," jelasnya.

Selain proses audit, Cak Imin akan menginstruksikan Kementerian/Lembaga terkait menyempurnakan mekanisme proses perizinan dan pendirian bangunan untuk mempermudah prosesnya. (aha/nba)