Anggota DPR Minta Evaluasi Program MBG: Guna Tingkatkan Serapan Anggaran BGN

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2026.

Irma menilai pengembalian anggaran MBG oleh Badan Gizi Nasional ke kas negara pada saat ini karena serapan rendah merupakan hal yang wajar secara administrasi.

"Sebetulnya jika sampai akhir Oktober tidak terserap, maka akan ada anggaran yang menjadi silpa (sisa pagu anggaran) dan secara otomatis dana tersebut kembali ke pemerintah (Menkeu) karena tidak mungkin juga direlokasi ke kementerian dan program lain. Sisa waktu kerja kan cuma tinggal 1 bulan dan Desember sudah tutup buku," jelas Irma kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Meskipun demikian, Irma mengingatkan pentingnya perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang pada tahun berikutnya.

Ia mengaku khawatir rendahnya serapan tahun ini mencerminkan program MBG yang belum berjalan maksimal.

"Mudah-mudahan saja tahun 2026 setelah evaluasi menyeluruh selesai, anggaran bisa terserap dengan baik, karena sebagaimana hasil RDP (rapat dengar pendapat) awal bulan Oktober, anggaran MBG hanya sebesar Rp268 triliun, ternyata kembali ada anggaran cadangan sebesar Rp69 triliun, khawatir saja anggaran sebesar itu tidak terserap dengan baik mengingat evaluasi masih terus berjalan," ucap dia menjelaskan.

Baca Juga

Forkopi Sodorkan Usulan Terkait DIM Pemerintah RUU Pekoperasian ke Fraksi Partai Demokrat DPR RI

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan dari 15 kementerian/lembaga (K/L) yang menerima pagu anggaran terbesar, tiga di antaranya yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Kementerian Pertanian (Kementan) mencatatkan realisasi anggaran yang masih rendah.

“Realisasi belanja K/L sampai dengan September sudah mencapai 62,8 persen dari proyeksi. Beberapa K/L dengan anggaran besar kami soroti bahwa penyerapannya masih di bawah 50 persen,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (15/10).

Rinciannya, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun. (ant/aag)