Kementerian Haji Minta Kejagung Dampingi Seleksi Karyawan, ST Burhanuddin Beri Peringatan Keras

Jakarta, tvOnenews.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin memberi pesan tegas saat menerima kunjungan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin menegaskan komitmen Kejaksaan untuk mengawal penuh jalannya Kementerian Haji dan Umrah, terutama agar lembaga baru itu bersih dari praktik korupsi.

“Jadi, intinya teman-teman bahwa Kejaksaan akan mensupport penuh apa yang diharapkan dan diminta oleh Kementerian Haji. Dan tentunya ini adalah dalam rangka kebersihan. Bukan bersihnya bersih-bersih kotor-kotoran. Tapi, hal-hal yang menghindarkan dan menjadi perbuatan-perbuatan yang adanya korup di situ,” ujar Burhanuddin kepada wartawan.

Burhanuddin tak menutup mata bahwa sektor penyelenggaraan haji pernah dicoreng oleh kasus korupsi di masa lalu, saat Kementerian Haji dan Umrah masih berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Ia mengingatkan agar 'penyakit lama' itu tidak ikut berpindah.

“Karena kita tahu bahwa yang terjadi kemarin di Kementerian Agama adalah perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Tetapi masih terjadi dan untuk itu, kita mau pindah. Saya mengharapkan pindah ini bukan pindah kementeriannya, jangan sampai nanti ke pindahan juga penyakitnya," ujar dia.

Ia menyebut, kerja sama antara Kemenhaj dan Korps Adhyaksa sangat penting untuk membangun sistem pengawasan yang lebih kuat. Burhanuddin pun menegaskan kembali bahwa Kejaksaan siap mendampingi langkah reformasi yang dilakukan Kemenhaj. Namun, ia mengingatkan, komitmen itu hanya bisa terwujud bila seluruh jajaran benar-benar berintegritas.

"Kita harapkan dengan kementerian yang baru, dengan pola kerja yang baru, dengan orang-orang yang betul-betul kredibel dan pas di tempatnya," kata Burhanuddin.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan, mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan ibadah haji lebih transparan dan akuntabel.

Selain Kejaksaan, Kemenhaj juga telah melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam tata kelola ibadah haji.