Anggaran Jakarta Dipangkas Menkeu Purbaya Hingga Rp15 Triliun, Pramono: Kami Satu-satunya Provinsi yang Gak Ngeluh

Jakarta, tvOnenews.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan tetap bekerja maksimal meski dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp15 triliun.

Ia memastikan pemotongan anggaran tidak akan menghambat komitmen Pemprov dalam membangun Jakarta yang lebih baik.

“Kami akan bekerja lebih keras, lebih smart, untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik,” ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, dikutip Minggu (12/10/2025).

Pramono menyampaikan, meski dana transfer dipotong, pihaknya tetap optimistis menatap pembangunan ibu kota. Ia memastikan program prioritas Pemprov tetap berjalan, dengan pendekatan kerja yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil.

“Saya sangat berharap bahwa pembangunan di Jakarta mudah-mudahan akan memberikan warna yang lebih baik terutama untuk ke depan. Walaupun DBH (Dana Bagi Hasil) dipotong Rp15 triliun, saya selalu orang yang berpandangan positif,” ucapnya.

Dengan adanya pemangkasan dana tersebut, APBD DKI Jakarta 2026 turun menjadi Rp79,06 triliun dari sebelumnya Rp95,35 triliun. Namun, Pramono menegaskan dirinya tidak akan ikut-ikutan mengeluh seperti sejumlah kepala daerah lainnya yang menentang kebijakan tersebut.

Baca Juga

Pemerintah Kejar Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Tahun 2026, Cak Imin: Maksimal 5 Persen pada 2029

“Saya yakin bahwa saya akan bisa memimpin orkestrasi di Balai Kota ini dengan dipotongnya Rp15 triliun. Satu-satunya provinsi yang enggak ngeluh, karena saya bukan orang yang gampang mengeluh,” tutur Pramono.

Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur diketahui mengajukan protes terhadap kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat.

Para gubernur bahkan mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (7/10/2025) untuk bertemu dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membahas pemotongan dana transfer, alokasi anggaran infrastruktur, hingga permintaan agar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) ditanggung pemerintah pusat.

Pemangkasan dana transfer daerah tersebut dilakukan pemerintah untuk menjaga keseimbangan APBN di tengah kondisi pelambatan ekonomi dan penurunan penerimaan pajak nasional.

Meski menghadapi tantangan fiskal besar, Pramono menegaskan Jakarta tidak akan berhenti berinovasi. (agr/ree)