Menko Zulhas Dinilai Berhasil Koordinasikan Kebijakan Pangan, 77% Publik Nilai Petani Makin Sejahtera

Jakarta, tvOnenews.com - Hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada 10 Oktober 2025 menunjukkan bahwa 77% publik yakin kebijakan kenaikan harga gabah dapat meningkatkan kesejahteraan petani. 

Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah. 

Dalam Inpres tersebut, Presiden menugaskan Menko Pangan untuk mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan program pengadaan, pengelolaan gabah dan beras dalam negeri, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, harga gabah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram, dengan target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton. Langkah ini terbukti berdampak positif di lapangan. 

Berdasarkan survei yang sama, 83% publik menilai beras SPHP yang disalurkan pemerintah terjangkau dan berkualitas, sementara 61,5% publik menyatakan puas terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional.

Baca Juga

Fakta-fakta Mengerikan Kapal Tanker Bermuatan Minyak Dibajak di Somalia, 4 WNI Kena Sandera

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

“Kebijakan ini tidak mungkin berhasil tanpa arahan Presiden Prabowo dan sinergi superteam hebat lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Semua bergerak bersama demi petani sejahtera dan rakyat mendapatkan beras terjangkau,” ujar Zulhas.

Pemerintah berhasil meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 124,36 berdasarkan data BPS per September 2025. NTP adalah indeks yg mengukur tingkat kesejahteraan petani dan bila skornya di atas 100 maka petani mengalami surplus keuntungan. 

Pemerintah berkomitmen melanjutkan kebijakan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan, mendorong kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta memastikan ketersediaan beras bagi seluruh rakyat Indonesia. (aag)