Dana Daerah Dipangkas, DPR Sebut Anggaran Diproritaskan untuk MBG hingga Hilirisasi

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro membeberkan alasan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 dipangkas karena pendapatan negara atau fiskal tak mengalami kenaikan signifikan. Namun, kata dia, belanja negara terus bertambah.

"Begini, karena fiskal kita, pendapatan negara kita, angkanya tidak mengalami kenaikan signifikan. Sementara belanja kita, belanja negara kita bertambah," kata Fauzi Amro kepada wartawan Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Sabtu, 11 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus kepada program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Dalam program itu, lanjut dia, anggaran negara yang digelontorkan mencapai hampir Rp 335 triliun.

"Yang pertama adalah MBG. Itu anggarannya hampir Rp335 triliun. Terus yang kedua sekolah rakyat. Yang ketiga adalah kurang lebih hampir Rp1.325 triliun dari anggaran APBN," kata dia.

Fauzi mengatakan bahwa program andalan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan anggaran yang besar. Seperti MBG, hilirisasi pangan dan energi. 

Maka itu, anggaran milik negara akan diprioritaskan untuk program-program tersebut.

"Terutama ada beberapa program Pak Prabowo yang unggulan-unggulannya itu yang memang membutuhkan anggaran yang besar, seperti MBG, hilirisasi pangan, hilirisasi energi. Dan program-program ini di tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Jadi, anggarannya kesedot situ semua," pungkasnya.

Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegur para gubernur yang memprotes kebijakan pemerintah terkait pemotongan transfer ke daerah (TKD).

Tito meminta kepala daerah tidak langsung menolak kebijakan tersebut. Para gubernur diminta melakukan introspeksi terhadap efisiensi penggunaan anggaran di daerah.

“Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum,” kata Tito di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis, 9 Oktober 2025.

Menurut Tito, pemborosan anggaran menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan hukum di daerah, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah.