Mendagri Tito Semprot Gubernur yang Protes Pemotongan TKD: Faktanya Banyak Terjadi Pemborosan!

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegur keras para gubernur yang memprotes kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).

Ia meminta para kepala daerah tidak langsung pesimistis dan menolak keputusan tersebut, melainkan melakukan introspeksi terhadap efisiensi penggunaan anggaran di daerah.

“Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum,” tegas Tito dalam acara di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).

Menurut Tito, pemborosan anggaran menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan hukum di daerah, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah. Ia pun mengingatkan agar para gubernur menggunakan anggaran dengan prinsip efisiensi dan tepat sasaran.

“Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka. Kita bicarakan. Termasuk, sudah ketemu (Menkeu) Pak Purbaya,” katanya.

Tito menjelaskan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah meminta agar para kepala daerah melakukan exercise terlebih dahulu terhadap anggaran yang tersedia setelah adanya penyesuaian TKD. Pemerintah, kata Tito, akan tetap mencari solusi bagi daerah-daerah yang benar-benar mengalami kesulitan fiskal.

Baca Juga

Terungkap, Alasan Kuat Sejumlah Stakeholders Dorong Menkeu Purbaya Segera Berlakukan Tarif Khusus Rokok

“Pak Purbaya menyampaikan, exercise dulu. Silakan, nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Kira-kira begitu,” pungkasnya.

Kebijakan pemotongan TKD ini sebelumnya menuai reaksi dari sejumlah kepala daerah. Namun, pemerintah menegaskan langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan dana publik digunakan secara optimal demi pembangunan yang berkelanjutan. (agr/iwh)