Aksi Saling Dorong Pedagang JPM Tanah Abang dengan Polisi Mau Geruduk Kantor Sarana Jaya

Jakarta, tvOnenews.com - Puluhan pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang melakukan aksi demonstrasi kepada Perumda Pasar Jaya.

Hal ini dikarenakan, para pedagang merasa keberatan dengan biaya sewa yang dinilai sangat tinggi.

Terlebih, sejak Perumda Sarana Jaya mengalihkan pengelolaan kepada pihak swasta yakni PT Miratti Sarana Utama.

“Ternyata PT Miratti itu PT yang abal-abal, PT Miratti kantornya enggak ada. Udah kantornya enggak ada, abal-abal,” tegas Ketua Asosiasi Pedagang JPM Tanah Abang, Jimmy Rory, di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

Terlebih kenaikan harga sewa yang tinggi tersebut dinilai memberatkan pedagang, karena daya beli masyarakat dewasa ini tengah lesu.

Para pedagang di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjerit akibat melonjaknya biaya sewa kios. Kenaikan tarif yang terjadi dua kali dalam waktu berdekatan itu dianggap memberatkan, terlebih di tengah kondisi penjualan yang terus merosot sejak beberapa tahun terakhir.

Baca Juga

Berani Getok Tarif Rp100 Ribu, Jukir Liar Tanah Abang Gak Berkutik Saat Diciduk, Gubernur DKI Beri Peringatan Keras

JPM Tanah Abang yang membentang di atas Jalan Jatibaru sepanjang 386,4 meter dengan lebar 12,6 meter ini sejatinya dibangun sebagai penghubung antara Stasiun Tanah Abang dan sejumlah blok di kawasan pasar terbesar di Indonesia tersebut.

Selain menjadi jalur pejalan kaki, fasilitas itu juga menampung ratusan kios bagi pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya berjualan di trotoar Jalan Jatibaru.

Relokasi para pedagang ke JPM dilakukan sejak 2018 oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya selaku pengelola dan pemilik aset.

Namun, seiring waktu, banyak pedagang yang mengaku kesulitan bertahan karena omzet terus turun. Kondisi itu makin diperparah oleh kebijakan kenaikan sewa kios yang dinilai tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.

Tarif sewa yang semula sebesar Rp560.000 per bulan naik menjadi Rp800.000 pada awal 2024, dan belum lama ini kembali melonjak hingga Rp1,4 juta per bulan. Kenaikan beruntun itu membuat sebagian pedagang mempertimbangkan untuk menutup usahanya.

Para pedagang berharap pemerintah daerah dan pengelola dapat meninjau ulang kebijakan sewa tersebut agar mereka tetap bisa bertahan di tengah sulitnya kondisi ekonomi saat ini. (agr/iwh)