500 Srikandi Pemuda Pancasila Desak Percepatan Pengesahan RUU Perampasan Aset: Koruptor Tidak Boleh Tidur Nyenyak

Jakarta, tvOnenews.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Srikandi Pemuda Pancasila (SPP) yang digelar di Jakarta pada 4-5 Oktober 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi penting terkait dinamika politik nasional. Dari berbagai keputusan yang diambil, seruan untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi poin yang paling disorot.

Kegiatan yang diikuti hampir 500 peserta dari seluruh Indonesia juga menjadi ruang aspirasi perempuan Pemuda Pancasila terhadap isu pemberantasan korupsi dan perlindungan masyarakat. Rakernas resmi ditutup pada Minggu (5/10/2025) dini hari oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Srikandi Pemuda Pancasila, Hj. Sarimaya, SE, M.Si.

Dalam pelaksanaannya, peserta dibagi menjadi tiga komisi yang membahas berbagai topik strategis. Salah satunya, Komisi C, yang merumuskan rekomendasi internal dan eksternal yang kemudian disahkan dalam Sidang Pleno IV atau sidang penutupan Rakernas.

“Ada 5 rekomendasi eksternal yang sangat penting disampaikan dini hari tadi, dan ini tentu suara bulat semua peserta yang selama dua hari dengan sangat teliti merumuskan rekomendasi ini. Rekomendasi pertama, Srikandi Pemuda Pancasila mendukung Program Pemerintahan Presiden Jenderal (Purn TNI) Prabowo Subianto dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan. Rekomendasi Kedua, Srikandi Pemuda Pancasila mengapresiasi didirikannya Sekolah Rakyat dan SMA Garuda sebagai Program Strategis Nasional di bidang pendidikan untuk mencetak generasi muda terbaik menuju Indonesia Emas. Rekomendasi Ketiga, Srikandi Pemuda Pancasila mendukung Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, dalam melakukan pemberantasan korupsi secara masif dan tuntas. Rekomendasi Keempat, Srikandi Pemuda Pancasila mendukung segera disahkannya Undang-undang Perampasan aset sebagai wujud penanganan tindak pidana korupsi agar lebih adil dan transparan demi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rekomendasi Kelima, Srikandi Pemuda Pancasila meminta kepada Pemerintah, agar lebih memperhatikan perlindungan kaum perempuan sebagai pekerja migran di luar negeri,” ujar Sarimaya saat penutupan.

Sarimaya menambahkan, seluruh rekomendasi tersebut, telah dibahas secara serius dan diharapkan dapat diterima oleh Pemerintah dan pihak lainnya yang terkait, demi kepentingan bersama.

“Soal UU Perampasan Aset, tentu sangat urgen. Segera saja disahkan, agar para koruptor tidak nyenyak tidurnya. Para koruptor di negeri kita bisa melakukan perampokan uang berturut-turut, bertahun-tahun karena mereka merasa aman dan merasa hukumannya tidak terlalu berat. Bayangkan, dulu tahun 80-an, orang korupsi 1 Milyar saja sudah  dianggap sangat besar. Kini, koruptor sudah naik level hingga ribuan triliun, seperti biasa saja. Mereka enak saja menumpuk uang korupsi lalu kabur ke Luar Negeri dan menikmati uangnya di sana. Aparat kita harus banting tulang memburu dan menangkap para pelaku dengan susah payah,” imbuh Sarimaya.

Pernyataan Sarimaya, diamini Hj. Nilam Sari Lawira, SP, MP. Anggota DPR RI Komisi X dari Partai Nasdem yang di DPN Srikandi Pemuda Pancasila duduk sebagai Bendahara Umum ini, mengaku prihatin karena kasus korupsi tidak pernah berhenti hingga kini. 

“Dengan segera disahkannya UU Perampasan Aset, diharapkan kuantitas dan kualitas tindak pidana korupsi menjadi turun. Saya sebenarnya sangat malu membaca media massa. Betapa banyaknya pelaku rasuah itu di Indonesia. Mereka saking banyaknya, bisa berkomplot, bekerjasama, dan menggoda oknum penegak hukum untuk terlibat di dalamnya. Akibatnya Pemerintah kesulitan memajukan bangsa kita, karena hampir di seluruh leading sector, ada tikusnya.  Mereka, bisa melawan dengan berbagai siasat, agar Pemerintah tidak sanggup lagi menegakkan hukum. Itu terjadi, dugaan saya, ya arena para koruptor itu punya harta simpanan banyak, selain uang hasil korupsi. Jadi kalau memberantas korupsi, selain mengembalikan uang yang dia korupsi, ya disita juga semua asetnya,” jelas Nilam, yang dalam Rakernas didapuk menjadi Ketua Pelaksana.

Nilam menambahkan, Srikandi Pemuda Pancasila tidak ingin Pemerintahan Prabowo goyang di kemudian hari, yang disebabkan oleh kongkalikong gerombolan koruptor yang terus menerus melakukan gerakan perlawanan. Salahsatu langkah terbaik, adalah dengan menutup celah-celah yang bisa digunakan gerombolan koruptor untuk bergerak. Salahsatunya, Pemerintah harus keras dan tegas merampas aset mereka.

Sementara itu,  Sekjen Srikandi PP, Ir. Irma Susanny Harahap, MM menimpali, rekomendasi yang tidak kalah pentingnya adalah soal Program Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan yang juga masuk dalam Rekomendasi Rakernas II. 

“Kita dikenal sebagai negara subur Makmur. Apapun bisa ditanam di Indonesia. Kita juga dikenal sebagai megara Pertanian karena memang sawah ladang banyak dimiliki Indonesia. Tidak ada ceritanya kita sampai kekurangan pangan, atau sering mengimpor pangan dari negeri tetangga. Maka dari itu, Srikandi PP sangat bangga Pemerintah punya Program Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan. Srikandi ingin memastikan bahwa selama Prabowo menjadi Presiden, pangan harus tercukupi. Dan, seluruh rakyat Indonesia harus dipastikan tenang hidupnya, tidak ada masalah lagi dengan pangan,” jelas Irma.

Usai penutupan, Ketua Pengarah Rakernas, Ibu Hj. Netty P. Heryawan yang didampingi Wakil Ketua Panitia Pengarah, Hj. Novita Wijayanti, SE, MM  (Legislator Partai Gerindra di Komisi V DPR RI, sekaligus Waketum DPN Srikandi PP) mengatakan, Srikandi Pemuda Pancasila jelas sangat peduli dengan perempuan. Hal ini terlihat di Rekomendasi Kelima, yang mana Srikandi Pemuda Panncasila meminta kepada Pemerintah, agar lebih memperhatikan perlindungan kaum perempuan sebagai pekerja migran di luar negeri.

Netty menegaskan, perlindungan pekerja perempuan di luar negeri wajib hukumnya dilakukan karena mereka adalah pejuang-pejuang devisa yang tak sedikit jumlahnya di luar negeri.

“Saya tahu, pak Prabowo dikenal karena berhasil membela para pekerja migran khususnya pekerja perempuan di berbagai negara. Hal itu perlu didukung, dan Srikandi Pemuda Pancasila ingin mengawal Pemerintah agar tidak ada lagi perempuan kita menjadi korban para mafia pekerja migran di jauh sana. Srikandi PP, akan terus mengingatkan Pemerintah, atas rekommendasi itu,” imbuh Legislator PKS di Komisi X DPR RI, sekaligus Waketum di DPN Srikandi PP ini.

Rekomendasi Kedua, lanjut Netty, tidak kalah urgen. Demi menjaga generasi muda mendatang, Srikandi sangat concern dengan Pemerintah. Maka rekomendasi yang bunyinya “Srikandi Pemuda Pancasila mengapresiasi  didikannya Sekolah Rakyat dan SMA Garuda sebagai Program Strartegis Nasional di bidang pendidikan untuk mencetak generasi muda terbaik menuju Indonesia Emas”, menjadi rekomendasi jangka panjang, bisa menjangkau beberapa generasi mendatang.

Sekjen Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP), H. Arif Rahman, SH pada kesempatan yang sama, meminta agar Srikandi Pemuda Pancasila terus berinovasi, untuk mengembangkan berbagai ide perjuangan ke depan.

“Silahkan, Srikandi PP mengembangkan ide dan inovasi di berbagai bidang. Hal itu penting, agar eksistensi Srikandi PP dapat dirasakan rakyat. Dalam mendukung Pemerintah, kalian harus sering menjalin hubungan dengan Pemerintah Daerah, agar misi membumikan Ideologi Pancasila di masyarakat, bisa lebih efektif.  Menanamkan Ideologi Pancasila tidak bisa sendirin. Kita butuh partner Kepala Daerah untuk itu,” tutup Arif Rahman, yang juga  legislator dari Partai Nasdem Komisi IV DPR RI itu. (rpi)