Wamen Dahnil Anzar Beberkan Penyebab 30 Persen Bocornya Dana Haji: Capai Rp17 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak beberkan penyebab 30 persen bocornya dana haji. Maka dari itu, kata dia, Kementerian Haji dan Umrah berupaya menekan potensi kebocoran dalam proses pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan haji.

Bahkan dia juga menyebutkan perkiraan kebocoran dana haji mencapai 20 hingga 30 persen dari total anggaran sebesar Rp 17 triliun. 

Lanjut dia menjelaskan, bahwa potensi kebocoran itu menjadi salah satu penyebab mahalnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). 

Maka dari itu, Kemenhaj menggandeng Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pengadaan haji.

"Perintah Presiden begitu. Ini masih satu tahapan, makanya kami sangat membutuhkan bantuan dari Kejaksaan Agung. Tadi Prof Reda (Jamintel) dan tim sudah menyatakan akan fokus membantu," jelas Dahnil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Haji, Jakarta, Selasa (30/9/2029). 

Bahkan ia menjelaskan struktur biaya penyelenggaraan haji yang mencapai Rp 17 triliun terbagi dalam 10 proses pengadaan utama, dengan beberapa pos anggaran terbesar berasal dari transportasi udara, layanan syarikah, katering, dan akomodasi jamaah di Arab Saudi.

Baca Juga

Dulu tidak yakin Bisa Umroh, Artis Mualaf ini Coba Amalan Sunnah Langsung Dikabulkan Allah SWT

Dahnil mengungkapkan dalam 10 tahapan proses pengadaan haji, potensi kebocoran diperkirakan bisa mencapai Rp 5 triliun per tahun. 

"Dari 17 triliun total biaya penyelenggaraan haji untuk memberangkatkan 203 ribu orang, kebocoran 20 sampai 30 persen berarti hampir Rp 5 triliun. Itu yang kami ingin tekan semaksimal mungkin, kalau bisa nol kebocoran," jelasnya.

Dahnil menyebutkan salah satu contoh efisiensi yang telah berhasil dilakukan adalah pada layanan syarikah. 

Tahun lalu, biaya layanan syarikah per orang mencapai 2.300 riyal. Meski begitu, pada tahun ini setelah melalui proses lelang yang terbuka, biaya tersebut berhasil ditekan menjadi 2.100 riyal.

"Pemotongan biaya syarikah ini sudah menghemat hampir Rp 180 miliar. Itu tanpa pungli, tanpa manipulasi. Ini contoh konkret bahwa efisiensi bisa dilakukan jika tata kelola diperbaiki," bebernya.

Menurut Dahnil, dengan menurunnya kebocoran dalam pengadaan, pemerintah dapat lebih mudah menurunkan BPIH, meskipun secara finansial tantangan tetap besar karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar.

"Kalau dari sisi finansial, menekan BPIH itu sulit karena dolar naik. Tahun ini patokan kita sudah Rp16.500, sementara tahun lalu masih Rp16.000. Tapi bila kebocoran bisa ditekan, upaya menurunkan BPIH akan jauh lebih realistis," ucapnya.