Pemprov Jakarta Klarifikasi Soal MCK di Kenari: Sudah Ada 2 Fasilitas, Kondisi Masih Baik

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespons temuan masih adanya warga RW 004 Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat, yang belum memiliki fasilitas MCK.

Melalui data resmi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP), Pemprov menegaskan bahwa wilayah tersebut sebenarnya sudah memiliki dua unit MCK umum dengan kondisi baik dan dapat digunakan warga.

Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim menjelaskan, pihaknya menerima data dari PRKP yang menyebut RW 004 Kenari masuk program CIP tahun 2025, tetapi tidak ada usulan perbaikan MCK.

“Usulan dari warga tentang perbaikan MCK melalui CAP, setelah dicek ke lapangan, di lahan yg bukan milik DKI. Selanjutnya diperbaiki secara swadaya oleh warga,” kata Chico saat menyampaikan data PRKP kepada tvOnenews.com, Sabtu (27/9).

Ia menambahkan, saat ini RW 004 telah memiliki dua fasilitas MCK yang berada di RT 04 dan RT 015.

“Sebagai informasi MCK di RW 04 sudah ada 2 MCK, di RT 04 dan RT 015, sudah pernah diperbaiki Kemensos tahun 2024. Dan kondisinya masih baik dan digunakan oleh warga. Jadi bila rumah warga yang luasnya terbatas, bisa menggunakan MCK umum,” jelas Chico.

Baca Juga

Festival Ikan Bandeng Ternyata Punya Makna Filosofis Bagi Orang Betawi, Ini Kata Budayawan

Sebelumnya, Ketua RW 004 Kelurahan Kenari, Andi (57), mengungkapkan sekitar 2–3 persen dari 3.000 jiwa di wilayahnya belum memiliki MCK pribadi.

“Banyak juga rumah warga itu yang belum punya kamar mandi ya. Ada beberapa lah, ya sekitar kurang lebih 2-3 persen,” kata Andi.

Ia menuturkan, bantuan pembangunan MCK sempat diberikan Kementerian Sosial ketika Tri Rismaharini menjabat.

“Ya kita bikin tuh 2 (MCK) itu. Itu kemarin dapet dari Kemensos justru waktu (zaman) Bu Risma itu kita dialog, Bu Risma langsung tanggap. Itu lah yang saya tahu apa. Pejabat yang peduli sama masyarakat dan birokrasinya itu gak bebelit-belit ya,” ungkapnya.

Padahal, Pemprov DKI sebelumnya menargetkan penataan 55 RW kumuh dengan anggaran Rp317,8 miliar.

Namun, persoalan sanitasi dasar masih menjadi sorotan karena sebagian warga ibu kota belum bisa mengakses kamar mandi pribadi. (agr/dpi)