Pemprov Jakarta Akui Sulit Bangun MCK di RW 004 Kelurahan Kenari Jakpus: Sudah Tidak Ada Lahan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanggapi temuan adanya warga RW 004 Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat, yang masih belum memiliki MCK.

Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, menyebut keterbatasan lahan menjadi kendala utama pembangunan fasilitas sanitasi di kawasan padat penduduk tersebut.

“Banyak rumah yang memang, ya kita tahu lah rumah di Jakarta yang pinggiran udah di situ, di Manggarai juga banyak, ya kan, yang tidurnya aja gantian, ya kan, dan lain-lain, gitu loh. Jadi udah gak memungkinkan bikin MCK lagi, gitu, karena luas, luas kediamannya aja udah gak cukup kan,” kata Chico saat dihubungi tvOnenews.com, Sabtu (27/9/2025).

Menurutnya, kondisi di Kenari mencerminkan tantangan nyata Pemprov DKI Jakarta dalam menata kawasan kumuh.

“Iya, kawasan padat, yang itu tadi, rumah berapa kali berapa ada loh rumah orang, yang dibilang rumah, tanda kutip ya, cuma 2x2 juga ada, gitu loh. Iya kan, orang masuk udah langsung tempat tidur, 3x3, ya kan. Kemudian kita mau bikin MCK di mananya, gitu,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua RW 004 Kelurahan Kenari, Andi (57), mengungkapkan sekitar 2–3 persen dari 3.000 jiwa di wilayahnya masih belum memiliki kamar mandi.

Baca Juga

Buntut Efisiensi Anggaran, Pramono Anung Bicara Nasib PPPK Pemprov DKI Jakarta

“Banyak juga rumah warga itu yang belum punya kamar mandi ya. Ada beberapa lah, ya sekitar kurang lebih 2-3 persen,” tutur Andi, Selasa (23/9/2025).

Andi menjelaskan, pihaknya pernah mendapat bantuan pembangunan MCK dari Kementerian Sosial ketika Tri Rismaharini menjabat.

“Ya kita bikin tuh 2 (MCK) itu. Itu kemarin dapet dari Kemensos justru waktu (zaman) Bu Risma itu kita dialog, Bu Risma langsung tanggap. Itu lah yang saya tahu apa. Pejabat yang peduli sama masyarakat dan birokrasinya itu gak bebelit-belit ya,” katanya.

Padahal, Pemprov DKI sebelumnya menargetkan penataan 55 RW kumuh dengan alokasi dana Rp317,8 miliar melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).

Namun, hingga kini, masalah dasar sanitasi masih membayangi sebagian warga Jakarta. (agr/iwh)