BUMN Jadi Kedaulatan Rakyat, Langkah Presiden Prabowo Dinilai Tepat Sokong Peningkatan APBN

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah era Presiden RI, Prabowo Subianto terus menggenjot upaya peningkatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbilang belum optimal dalam menyumbangkan dividen untuk APBN.

Pasalnya, aset BUMN sebesar Rp10,950 triliun pada 2024 hanya menyumbangkan dividen ke APBN senilai Rp85,5 triliun atau kurang dari 1 persen dari total aset.

Pendiri Haidar Alwi Institut (HAI), R. Haidar Alwi menilai hingga saat ini BUMN disebut raksasa yang tertidur dengan catatan kecilnya kontribusi terhadap APBN.

Sumber :

• Istimewa

“BUMN tidak boleh dipandang semata sebagai mesin laba. Ia adalah instrumen negara untuk memastikan kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” kata Haidar, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Baca Juga

Prabowo Ungkap Strategi Hadapi Krisis Energi: Subsidi BBM Hanya untuk Rakyat Miskin, Si Kaya Bayar Harga Pasar

Haidar menuturkan peluncuran Danantara oleh pemerintahan pada Februari 2025 dinilai tepat dalam pengelola nilai aset BUMN agar lebih produktif.

Tak hanya itu, pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) sejak 2021 berfungsi sebagai platform co-investment dengan mitra global, mengelola aset US$10 miliar per 2025 dengan fokus proyek infrastruktur, energi terbarukan, hingga pusat data.

“Danantara dan INA tidak boleh tumpang tindih. Yang satu mengoptimalkan potensi domestik, yang lain membawa modal global masuk dengan standar tata kelola internasional,” ungkapnya.

Selain itu, kata Haidar, BUMN menjadi pokok utama dalam kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Ia menyarankan tiga besar pilar dalam penguatan BUMN berupa konsolidasi aset, transformasi energi, dan tata kelola bersih. 

Menurutnya, narasi itu harus menjadi pegangan Prabowo untuk menyatukan rakyat, birokrasi, dan dunia usaha menuju kedaulatan bangsa.

“BUMN kuat berarti bangsa berdaulat. Energi murah berarti rakyat berdaulat. Dan kedaulatan rakyat adalah tujuan akhir dari seluruh kebijakan negara,” tutur Haidar.

Di sisi lain, Direktur HAI, Sandri Rumanama mengatakan pentingnya peran akademisi dalam mengawal arah kebijakan negara.

“Haidar Alwi Institut terus bergerak secara ilmiah, memberikan kritik konstruktif dan sumbangan berpikir dalam forum-forum ilmiah,” pungkasnya. (raa)