Anggaran Capai Ratusan Miliar Tapi Warga Jakarta Masih Tak Punya MCK, Komisi D DPRD: Miris Terjadi di Tengah Kota

Jakarta, tvOnenews.com - Kondisi warga Jakarta yang masih belum memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) memicu keprihatinan DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi D dari Fraksi NasDem, Muhammad Idris, menilai situasi tersebut tidak seharusnya terjadi di tengah Ibu Kota.

“Ya saya cukup miris ya, di tengah kota, di Jakarta, masih ada beberapa yang tidak memiliki MCK. Namun, dari Komisi D, tentunya saya berharap bagaimana wali kota mengawasi hal ini,” ujar Idris saat dihubungi tvOnenews.com, Kamis (25/9/2025).

Idris menegaskan, ketersediaan MCK adalah kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi. Menurutnya, penyelesaian persoalan ini harus segera ditindaklanjuti melalui komunikasi langsung dengan pemerintah kota.

“Nah, namun saya sekali lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini, berharap saya bisa berkomunikasi langsung dengan pihak wali kota (Jakarta Pusat) terkait untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan ini,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah Komisi D akan memanggil wali kota terkait persoalan ini, Idris menyatakan akan mengupayakan hal tersebut.

“Saya berharap tentu kita menjelaskan kepada bapak wali kota terkait dengan permasalahan ini. Kalau misalnya memang tentu saja bila kami menemuinya langsung, bagaimana kami berharap semua permasalahan terkait hal tersebut bisa segera diselesaikan,” ungkap dia.

Idris juga menyoroti besarnya alokasi anggaran penataan kawasan kumuh yang dikelola Pemprov DKI.

“Oh iya. Kita lihat dulu, sebesar apa yang ingin kita bangun. Karena memang kita tidak tahu apa namanya, persis seperti apa di lapangan. Harapannya kalau pun memang itu sudah begitu besar, ya mungkin anggarannya akan begitu besar. Kita juga akan meneliti betul, menyisir betul bagaimana anggaran ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan warga masyarakat DKI,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua RW 004 Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat, Andi (57), mengungkapkan sekitar 2–3 persen dari 3.000 jiwa warganya masih tidak memiliki MCK.

“Banyak juga rumah warga itu yang belum punya kamar mandi ya. Ada beberapa lah, ya sekitar kurang lebih 2-3 persen,” kata Andi, Selasa (23/9/2025).

Andi menambahkan, pembangunan MCK justru pernah ditangani langsung oleh Kementerian Sosial saat Tri Rismaharini menjabat.

“Ya kita bikin tuh 2 (MCK) itu. Itu kemarin dapet dari Kemensos justru waktu (zaman) Bu Risma itu kita dialog, Bu Risma langsung tanggap. Itu lah yang saya tahu apa. Pejabat yang peduli sama masyarakat dan birokrasinya itu gak bebelit-belit ya,” jelasnya.

Padahal, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta telah mengalokasikan dana Rp317,8 miliar untuk menata 55 RW kumuh. (agr/rpi)